-
Korea Selatan memberlakukan ganjil genap kendaraan dinas mulai 8 April akibat krisis minyak.
-
Status krisis energi naik ke Level 3 menyusul blokade jalur vital Selat Hormuz.
-
Pembatasan bertujuan menghemat konsumsi minyak hingga 87.000 barel per bulan selama konflik.
Suara.com - Pemerintah Korea Selatan secara resmi mengambil langkah drastis dengan membatasi mobilitas kendaraan dinas miliknya sendiri.
Kebijakan ini muncul sebagai respons langsung terhadap gejolak krisis BBM bahan bakar yang dipicu ketegangan di Timur Tengah.
Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan mengumumkan bahwa sistem pelat nomor ganjil-genap akan segera diberlakukan secara luas.
Langkah darurat ini dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada tanggal 8 April mendatang bagi seluruh instansi negara.
Jeda waktu enam hari diberikan agar para pegawai dan masyarakat memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri.
Implementasi aturan ini sangat sederhana namun mengikat bagi semua unit operasional di bawah naungan pemerintah.
Kendaraan dengan angka terakhir ganjil hanya diizinkan beroperasi pada tanggal-tanggal ganjil di setiap bulannya.
Sebaliknya, mobil dinas dengan akhiran angka genap hanya boleh melintas pada tanggal-tanggal genap sepanjang tahun.
Meskipun demikian, otoritas setempat tetap memberikan pengecualian khusus bagi beberapa kategori kendaraan prioritas tertentu.
Baca Juga: Anak 12 Tahun Direkrut Jadi Tentara Iran Hadapi Perang Timur Tengah
Mobil listrik, kendaraan bertenaga hidrogen, serta armada pengangkut penyandang disabilitas dan ibu hamil tetap bebas beroperasi.
Kategori kendaraan yang mendapatkan pengecualian tersebut mencakup sekitar 25 persen dari total populasi kendaraan yang ada.
Pemerintah juga memberikan imbauan khusus kepada masyarakat umum dan sektor swasta agar turut berkontribusi secara sukarela.
Warga sipil diminta mengikuti skema pembatasan lima hari meskipun statusnya tidak wajib atau hanya bersifat imbauan.
Kendati sukarela, akses menuju lahan parkir berbayar milik pemerintah daerah akan dibatasi bagi kendaraan tertentu.
Sebagai contoh konkret, mobil dengan akhiran angka 1 atau 6 dilarang parkir di area publik setiap Senin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Pramono Sebut Kelenteng Tian Fu Gong Bisa Jadi Ikon Wisata Religi Jakarta
-
Bidik Kursi Ketum BM PAN, Riyan Hidayat Tegaskan Tegak Lurus ke Zulhas dan Dukung Program Prabowo
-
Tensi Perang Dagang AS-Tiongkok Mereda, Stabilitas Dolar dan Pasar Saham Mulai Kalem
-
Skandal LCC 4 Pilar MPR RI 2026: Anatomi Ketidakadilan di Atas Panggung Konstitusi
-
Gubernur John Tabo Polisikan Penyebar Voice Note Tuduhan Provokasi Konflik di Wamena
-
Pernyataan Orang Desa Tak Pakai Dolar Menyesatkan, FKBI Ingatkan Prabowo RI Ketergantungan Impor
-
Wamenaker Antisipasi Gelombang PHK Dampak Konflik Timur Tengah
-
BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah Aceh
-
Cegah Perang Suku Pecah Lagi, 300 Pasukan Brimob Dikirim ke Wamena
-
Prabowo: Keamanan dan Ketertiban Negara Sangat Ditentukan oleh Pangan