- Pemerintah melalui BNPB dan BMKG terus memperbarui sistem peringatan dini gempa dan tsunami selama empat tahun terakhir.
- Pembangunan infrastruktur peringatan dini telah ditempatkan di berbagai wilayah rawan bencana seperti Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
- Sistem peringatan dini terbukti efektif beroperasi saat gempa Kamis pagi melalui sirine yang berhasil memberikan informasi bagi masyarakat.
Suara.com - Pemerintah terus memperbarui sistem peringatan dini bencana dalam empat tahun terakhir, khususnya untuk menghadapi gempa bumi dan tsunami.
Komitmen pembaruan sistem peringatan dini bencana merupakan upaya memperkuat dan memperluas jangkauan sistem tersebut, mengingat tingginya risiko bencana geologi di Indonesia.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menegaskan peningkatan kapasitas peringatan dini menjadi prioritas pemerintah pusat bersama lembaga terkait, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Pemerintah pusat, BNPB, dan BMKG dalam empat tahun terakhir ini sudah berusaha meningkatkan kemampuan peringatan dini terkait gempa bumi dan tsunami,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Suharyanto menyatakan penguatan sistem ini tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur peringatan dini di daerah rawan bencana.
Ia mencontohkan wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara yang diguncang gempa pada Kamis pagi, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah dilengkapi berbagai perangkat peringatan dini.
“Sekarang, baik di Sulawesi Utara maupun di Maluku Utara, masing-masing BPBD sudah dilengkapi dengan alat-alat peringatan dini yang teknologinya dipasang oleh BMKG di sepanjang laut atau pantai-pantai. BNPB juga sudah membangun pusat pengendalian operasi dan sirine-sirine,” kata Suharyanto.
Efektivitas sistem tersebut teruji saat gempa terjadi pada Kamis pagi. Suharyanto mengaku langsung memantau perkembangan di lapangan melalui laporan BPBD.
“Terjadinya gempa tadi pagi ini saya monitor. Dan laporan dari Kalaksa BPBD, baik Sulawesi Utara maupun Maluku Utara, sirinenya berbunyi, sehingga paling tidak masyarakat bisa mendapatkan informasi awal tentang terjadinya bencana gempa bumi, bahkan ada potensi tsunami,” tuturnya.
Baca Juga: Gempa M 7,6 Guncang Sulut dan Malut, Presiden Prabowo Instruksikan Evakuasi Secepat Mungkin!
Suharyanto menilai berfungsinya sirine peringatan dini menjadi indikator penting bahwa sistem mitigasi yang dibangun berjalan dengan baik.
Berita Terkait
-
Gempa M 7,6 Guncang Sulut dan Malut, Presiden Prabowo Instruksikan Evakuasi Secepat Mungkin!
-
BMKG Catat 93 Aktivitas Gempa Susulan di Sulut-Malut, Skala M 2,8 hingga 5,8
-
Gempa M 7,6 Guncang Bitung, Kepala BNPB Langsung Terbang ke Sulawesi Utara Siang Ini
-
Bima Arya Ingatkan Praja Pratama IPDN Jaga Konsistensi Kinerja Pengabdian di Aceh Tamiang
-
BMKG Akhiri Peringatan Tsunami Pascagempa Maluku Utara, Ini Data Dampak dan Susulannya
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021