- Komisi I DPR RI berencana memanggil Menteri Pertahanan untuk membahas insiden gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon.
- Agenda rapat ini bertujuan mengungkap fakta lapangan secara akurat guna menentukan kebijakan negara yang tepat di masa depan.
- Ketua Komisi I sedang menyelaraskan jadwal dengan Kementerian Pertahanan untuk segera menyelenggarakan rapat kerja secara komprehensif tersebut.
Suara.com - Komisi I DPR RI berencana segera memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) guna membahas insiden gugurnya tiga prajurit TNI yang tengah bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon.
Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat serta memastikan kebijakan yang diambil negara ke depan tidak keliru.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menyelaraskan jadwal dengan Kementerian Pertahanan.
Ia menekankan bahwa pemanggilan ini sangat penting untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan secara apa adanya.
“Nah, kita sedang menjadwalkan, sebab beliau juga bukan tidak mau, hanya saja jadwalnya kadang sudah tersusun hingga sebulan ke depan. Jadi kita lihat, yang penting rapat itu benar-benar apa adanya dan bisa mengungkap fakta, sehingga kita tidak keliru dalam mengambil kebijakan,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/4/2026).
Utut menegaskan bahwa agenda rapat tersebut tidak hanya akan terbatas pada isu geopolitik global, melainkan fokus pada detail kejadian yang menimpa para prajurit tersebut.
Ia menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya para patriot bangsa dan berharap insiden serupa, termasuk kasus penyiraman yang menimpa personel TNI, tidak terulang kembali.
“Ya itu, yang prajurit yang gugur. Kita semua kan berduka. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang gugur. Dan juga bagaimana sikap kita agar tidak sampai terulang lagi kasus penyiraman. Kira-kira itu agendanya,” lanjutnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa pihaknya menghormati kesibukan Menhan dan akan menunggu waktu yang tepat agar rapat kerja dapat berjalan secara komprehensif.
Baca Juga: Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan
Utut meyakini bahwa Menhan secara pribadi siap untuk memberikan penjelasan kepada dewan.
“Tapi kita juga tidak bisa memaksa, kita harus menunggu kesediaan beliau, terutama soal waktu. Kalau orangnya pasti bersedia,” pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan
-
Gempa 7,6 SR Guncang Sulawesi Utara - Maluku Utara, Legislator Imbau Agar Warga Waspada
-
Aset GBK dan Kemayoran Sangat Besar, Namun Pendapatannya Kecil: Di Manakah Merah Putih-nya?
-
Bintang RANS Simba Bogor Resmi Sandang Pangkat Letda TNI AD
-
SBY Ingat Kirim AHY dan 2 Prajurit Muda ke Lebanon, Kini Jadi Menteri-menteri Prabowo
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026: DPR Beri Tepuk Tangan!
-
Simalakama Plastik: Antara Lonjakan Harga dan Napas UMKM yang Sesak
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
Terkini
-
ASEAN IP Office Leaders Retreat AWGIPC, Perkuat Arah Implementasi Rencana Aksi KI ASEAN 2026-2030
-
Draf Gencatan Senjata AS-Iran Beredar, Selat Hormuz Jadi Kunci Kesepakatan
-
Jadi Saksi di Sidang Noel, Direktur PT BSK Ngaku Bayar Rp100 Juta per Tahun untuk Sertifikat K3
-
Perang Memanas! Trump Bakal Pakai Uang Pajak Warga AS Demi Proyek Mercusuar
-
Trump Ancam Iran Jadi Neraka Dunia, Pengamat UGM: Kalau Terlalu Berisik, Biasanya Tak Serius
-
Punya Nyali! Pemerintah Kuasai Kembali Tanah Negara dari Pihak Lain Demi Bangun Hunian Rakyat
-
Respons Iran Usai AS dan Isarel Ancam Tingkatkan Serangan, Selat Bab el Mandeb Berpotensi Ditutup
-
Alarm Merah Campak 2026: Mengapa Penyakit Kuno Ini Kembali Menghantui Indonesia?
-
KPK Panggil Istri Bupati Nonaktif Rejang Lebong
-
Menkeu Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026: DPR Beri Tepuk Tangan!