News / Nasional
Senin, 06 April 2026 | 15:18 WIB
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/4/2026). [Suara.com/Bagaskara Isdiansyah]
Baca 10 detik
  • Komisi I DPR RI berencana memanggil Menteri Pertahanan untuk membahas insiden gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon.
  • Agenda rapat ini bertujuan mengungkap fakta lapangan secara akurat guna menentukan kebijakan negara yang tepat di masa depan.
  • Ketua Komisi I sedang menyelaraskan jadwal dengan Kementerian Pertahanan untuk segera menyelenggarakan rapat kerja secara komprehensif tersebut.

Suara.com - Komisi I DPR RI berencana segera memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) guna membahas insiden gugurnya tiga prajurit TNI yang tengah bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat serta memastikan kebijakan yang diambil negara ke depan tidak keliru.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menyelaraskan jadwal dengan Kementerian Pertahanan.

Ia menekankan bahwa pemanggilan ini sangat penting untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan secara apa adanya.

“Nah, kita sedang menjadwalkan, sebab beliau juga bukan tidak mau, hanya saja jadwalnya kadang sudah tersusun hingga sebulan ke depan. Jadi kita lihat, yang penting rapat itu benar-benar apa adanya dan bisa mengungkap fakta, sehingga kita tidak keliru dalam mengambil kebijakan,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/4/2026).

Utut menegaskan bahwa agenda rapat tersebut tidak hanya akan terbatas pada isu geopolitik global, melainkan fokus pada detail kejadian yang menimpa para prajurit tersebut.

Ia menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya para patriot bangsa dan berharap insiden serupa, termasuk kasus penyiraman yang menimpa personel TNI, tidak terulang kembali.

“Ya itu, yang prajurit yang gugur. Kita semua kan berduka. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang gugur. Dan juga bagaimana sikap kita agar tidak sampai terulang lagi kasus penyiraman. Kira-kira itu agendanya,” lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa pihaknya menghormati kesibukan Menhan dan akan menunggu waktu yang tepat agar rapat kerja dapat berjalan secara komprehensif.

Baca Juga: Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan

Utut meyakini bahwa Menhan secara pribadi siap untuk memberikan penjelasan kepada dewan.

“Tapi kita juga tidak bisa memaksa, kita harus menunggu kesediaan beliau, terutama soal waktu. Kalau orangnya pasti bersedia,” pungkasnya.

Load More