- Konflik di Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga naphta sebagai bahan baku utama pembuatan plastik sekali pakai secara global.
- Tingginya ketergantungan impor naphta dari Timur Tengah memicu lonjakan biaya produksi barang kemasan bagi pelaku usaha di Indonesia.
- Pemerintah Indonesia didorong memperketat larangan penggunaan kantong plastik serta memperkuat industri daur ulang demi mengatasi ketergantungan bahan baku.
Suara.com - Bayangkan Anda sedang menggenggam segelas es kopi susu dingin atau sebungkus gorengan hangat di pinggir jalan. Plastik pembungkusnya tampak sederhana, benda kecil yang sering kita anggap remeh dan langsung dibuang begitu saja.
Namun di balik beningnya plastik itu, ada benang merah yang terhubung jauh hingga ke konflik di Timur Tengah.
Selama ini, setiap kali ketegangan geopolitik meningkat, perhatian kita biasanya tertuju pada kenaikan harga BBM. Padahal, gejolak di kawasan tersebut juga mengirim gelombang kejut ke industri petrokimia global. Dampaknya? Harga plastik sekali pakai yang kita gunakan sehari-hari ikut terdorong naik.
Plastik Itu Sebenarnya ‘Produk Minyak’
Sebagian besar benda yang kita gunakan setiap hari, mulai dari botol minum, kemasan makanan, hingga komponen gawai, berasal dari satu bahan baku penting bernama naphta. Ini adalah turunan minyak dan gas bumi yang menjadi fondasi industri petrokimia.
Naphta bisa dibilang 'jantung' produksi plastik dan polimer. Tanpa pasokan yang stabil, rantai produksi manufaktur global berisiko terganggu, bahkan lumpuh. Perannya begitu krusial dan hingga kini belum benar-benar tergantikan.
Di tengah situasi global yang tidak menentu, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga pasokan bahan baku ini. Gangguan rantai pasok dari produsen utama seperti China dan Korea Selatan memaksa Indonesia mencari alternatif hingga ke India, Amerika Serikat, bahkan Afrika.
Langkah ini penting untuk menjaga industri tetap berjalan, meski harus dibayar dengan biaya logistik yang lebih tinggi dan rantai distribusi yang lebih kompleks.
Kenapa Indonesia Ikut Terpukul?
Baca Juga: Mengapa Harga Plastik Mendadak Naik Selangit? Ini Penjelasannya
Dampak konflik ini terasa nyata di sektor manufaktur Indonesia, terutama karena tingginya ketergantungan pada impor naphta. Sekitar 60 persen kebutuhan nasional dipasok dari Timur Tengah.
Artinya, jika distribusi di Selat Hormuz terganggu, pasokan bahan baku domestik bisa langsung tersendat.
Namun ini bukan hanya persoalan Indonesia. Negara-negara industri besar seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang juga sangat bergantung pada jalur ini, bahkan hingga 80–90 persen kebutuhan energinya. Singapura dan Thailand pun menghadapi risiko serupa sebagai pusat pengolahan dan manufaktur.
Jika jalur ini terganggu, efeknya bisa meluas ke rantai pasok global dan memicu perlambatan ekonomi lintas negara.
Efek Domino ke Barang Sehari-hari
Ketika harga naphta naik, dampaknya tidak berhenti di industri hulu. Biaya produksi di berbagai sektor ikut terdongkrak, mulai dari kemasan makanan (FMCG), otomotif, hingga tekstil. Ujungnya, konsumen yang merasakan.
Di Indonesia, tanda-tanda ini sudah mulai terlihat. Di pasar tradisional Jakarta, harga kantong plastik ukuran besar naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per pak. Sementara ukuran kecil naik dari Rp10.000 menjadi Rp12.000.
Lia, pedagang warung Madura di Jakarta Selatan, merasakan langsung dampaknya.
“Jadi ya, saya kadang bersyukur kalau ada orang beli yang nggak minta kantong plastik. Stoknya jadi lebih lama habisnya,” ujarnya blak-blakan.
Kenaikan kecil seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi bagi pelaku usaha kecil, itu berarti tambahan beban modal.
Apa Solusinya?
Konflik global seperti ini memang berada di luar kendali. Namun dampaknya bisa diminimalkan jika ada langkah strategis dari dalam negeri.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai pemerintah perlu mulai serius mempertimbangkan pelarangan kantong plastik secara menyeluruh.
“Kayak di Jakarta kan ada Pergub ya, untuk larangan penggunaan kantong plastik. Nah, itu dioptimalkan aja. Jadi, kantong plastik sekarang sudah, ditiadakan aja,” katanya.
Selain itu, penguatan industri daur ulang juga bisa menjadi opsi. Program seperti bank sampah yang sudah berjalan di Jakarta sejak 2014 bisa terus dikembangkan.
Meski begitu, Trubus mengingatkan bahwa daur ulang tetap belum menyelesaikan akar masalah.
“Ya itu bisa jadi salah satu alternatif, cuma kan konteksnya masih menggunakan plastik,” ujarnya.
Karena itu, solusi yang dianggap paling efektif adalah mengurangi ketergantungan secara langsung, misalnya dengan beralih ke kantong kertas atau membawa tas belanja sendiri.
“Jadi, pedagang nggak perlu lagi menyediakan kantong plastik,” tambahnya.
Pada akhirnya, isu plastik hari ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal ekonomi dan ketahanan rantai pasok global.
Mengurangi penggunaan plastik bukan lagi sekadar gaya hidup ramah lingkungan, melainkan langkah adaptif di tengah ketidakpastian dunia.
“Pemerintah harus melakukan kampanye publik untuk tidak memanfaatkan plastik lagi. Di tingkat nasional, pemerintah juga harus membuat peraturan tentang larangan penggunaan plastik,” tegas Trubus.
Perubahan kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, bisa berdampak besar. Bukan hanya membantu pedagang menekan biaya, tapi juga menjaga agar konsumen tidak terus dibebani kenaikan harga.
“Biar pedagang juga nggak merasa tertekan untuk menaikkan harga, karena biasanya pedagang terus menaikkan harga dengan adanya ini. Kan jadi merugikan pedagang sendiri karena pelanggannya jadi pada kabur,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- 5 Sunscreen Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Segala Usia
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- 3 HP Murah Rp1 Jutaan RAM 8 GB April 2026 untuk Multitasking Lancar
Pilihan
-
Siap-siap, Kejari Sleman Beri Sinyal Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Belajar Empati dari Peristiwa Motor Terbakar di SPBU Sriwijaya, Pakai APAR Tidak Perlu Izin
-
Serangan AS-Israel Tewaskan Kepala Intelijen Garda Revolusi Iran Majid Khademi
-
Menkeu Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026: DPR Beri Tepuk Tangan!
-
Simalakama Plastik: Antara Lonjakan Harga dan Napas UMKM yang Sesak
Terkini
-
Aktivis Pro Palestina Desak Malaysia Batasi Ekspor Rare Earth ke AS, Berpotensi Jadi Mesin Perang
-
Kasus Kekerasan Seksual di Ojol Meningkat, Komnas Perempuan Soroti Soal Rekrutmen Driver
-
Tiga Saksi Biro Travel Diperiksa, KPK Dalami Keuntungan Ilegal Kuota Haji 2023-2024
-
Wamenkes Ungkap Penyebab 72 Siswa Keracunan MBG di Jaktim
-
KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, KAI Minta Maaf dan Lakukan Rekayasa Perjalanan Kereta
-
Kasus Foto AI di JAKI, Lurah Kalisari Akui Kesalahan dan Beri Sanksi Petugas PPSU
-
Laporan KPK: Kekayaan Gibran Bertambah Rp 395 Juta, Total Kini Rp 27,9 Miliar
-
Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah Meningkat, FSGI Catat 22 Kasus dalam 3 Bulan
-
Isu Jatuhkan Prabowo Mencuat, Fahri Hamzah Minta Jangan Kasih Ruang: Dunia Lagi Kacau
-
Marak Pelecehan di Transportasi Online, Polda Metro Jaya Imbau Warga Terapkan Jurus 'BERANI'