Prabowo Perintahkan Rebut Lahan Negara yang 'Dicaplok' Pihak Lain: Gunakan untuk Rumah Rakyat!

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas kepada jajarannya untuk menguasai kembali lahan-lahan milik negara yang selama ini terbengkalai atau dikuasai pihak lain. Lahan-lahan tersebut nantinya akan disulap menjadi rumah susun (rusun) bagi masyarakat di pusat-pusat kota.

Istruksi Prabowo itu diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/4/2026). Ia menyebut fokus utama saat ini adalah mengoptimalkan lahan milik BUMN, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan aset di bawah pengelolaan Danantara.

"Arahan beliau, bagaimana fokus di kota-kota, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara itu diprioritaskan untuk rumah susun," ungkap Maruarar.

Sebagai langkah cepat, Maruarar bersama Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria telah terjun langsung meninjau kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kawasan padat ini diproyeksikan menjadi titik percontohan hunian vertikal yang inklusif.

"Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah supaya ada kombinasi," jelas menteri yang akrab disapa Ara tersebut.

Selain Jakarta, pemerintah juga membidik lahan potensial di Bandung, Jawa Barat. Maruarar memastikan bahwa pihaknya bersama PT KAI sudah mulai mematangkan persiapan pembangunan di Kota Kembang tersebut.

Lahan Negara ‘Diduduki’ Pihak Lain

Namun, rencana besar ini menemui tantangan di lapangan. Maruarar mengungkap fakta bahwa cukup banyak lahan milik negara, khususnya aset PT KAI di Bandung dan Tanah Abang, yang saat ini dikuasai atau diduduki oleh pihak lain tanpa izin resmi.

"Yang memang tanah Kereta Api tetapi sudah diduduki oleh masyarakat. Kemudian juga kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara, tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia," ujar Maruarar.

Baca Juga: Punya Nyali! Pemerintah Kuasai Kembali Tanah Negara dari Pihak Lain Demi Bangun Hunian Rakyat

Saat dikonfirmasi mengenai siapa pihak yang menduduki lahan tersebut, Maruarar menduga kuat adalah masyarakat umum, meski ia tidak merinci lebih jauh identitas pihak-pihak tersebut.

"Ya tentu bisa masyarakat," ucapnya.

Kekinian, pemerintah menurut Maruarar tengah bersiap mengambil alih kembali aset-aset tersebut demi kepentingan publik yang lebih luas. Meski bersikap tegas, Maruarar menekankan bahwa proses pengambilalihan akan dilakukan dengan pendekatan yang humanis.

"Kita bicarakan baik-baiklah. Yang pasti tanah negara itu arahan Presiden Prabowo digunakan untuk kepentingan negara termasuk juga di daerah-daerah beberapa titik yang nanti kita akan sampaikan," tuturnya.

Maruarar juga memberi sinyal akan adanya kejutan besar terkait penataan lahan negara ini dalam waktu dekat. Ia menyebut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga tengah menginventarisasi titik-titik lahan lainnya.

"Ya, pada waktunya akan ada langkah-langkah yang disampaikan secara besar oleh bapak presiden untuk melakukan suatu perubahan yang signifikan bagaimana lahan-lahan negara ini tadi saya katakan sedang dipersiapkan Pak Nusron di beberapa titik lahan-lahannya nanti akan diumumkan pada waktunya," pungkasnya.