- Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengusulkan pelarangan total rokok elektronik dalam RUU Narkotika saat rapat bersama DPR RI.
- Temuan laboratorium BNN menunjukkan 341 sampel cairan vape positif mengandung narkotika seperti ganja sintetis, sabu, dan etomidate.
- Pelarangan perangkat vape bertujuan memutus distribusi narkoba cair yang kini marak beredar luas di seluruh wilayah Indonesia.
Persoalan hukum juga menjadi kendala dalam penindakan di lapangan. Suyudi mencontohkan temuan zat etomidate dalam cairan vape.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2025, zat etomidate sebenarnya telah resmi masuk ke dalam daftar narkotika golongan dua.
Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus ini masih menemui celah. Penindakan terhadap jenis kasus itu hanya dapat menggunakan undang-undang kesehatan, yang ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan undang-undang narkotika.
Oleh karena itu, BNN memandang bahwa melarang perangkat vape secara keseluruhan adalah solusi paling efektif untuk memutus rantai distribusi narkoba cair.
Jika vape sebagai alatnya dilarang, ia meyakini bahwa peredaran cairan vape yang mengandung senyawa kimia terlarang pun dapat teratasi secara signifikan.
Ia memberikan perumpamaan bahwa perangkat vape kini telah beralih fungsi menjadi alat bantu konsumsi narkoba layaknya peralatan konvensional lainnya.
"Selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengonsumsinya," kata dia sebagaimana dilansir Antara.
Usulan pelarangan vape ini kini menjadi bola panas di DPR RI. Jika usulan ini diterima dan masuk ke dalam RUU Narkotika dan Psikotropika, maka industri vape di Indonesia dipastikan akan menghadapi perubahan regulasi yang sangat drastis.
Masyarakat kini menanti bagaimana kelanjutan pembahasan regulasi ini di tengah pro dan kontra mengenai dampak kesehatan dan pengawasan ruang digital serta pasar gelap narkotika di tanah air.
Baca Juga: Kepala BNN Dorong Penyadapan Kasus Narkotika Dimulai Sejak Tahap Awal, Ini Alasannya
Berita Terkait
-
Kepala BNN Dorong Penyadapan Kasus Narkotika Dimulai Sejak Tahap Awal, Ini Alasannya
-
Takut Jadi 'Macan Ompong', Komjen Suyudi Cemas Nomenklatur BNN Dihapus dalam RUU Narkotika Baru
-
Kasus Ratu Sabu Dewi Astutik Masuk Tahap Akhir: Pelimpahan Awal April, Jaringan Global Terus Diburu!
-
Fuji Ngumpet Ambil Vape di Marapthon Reza Arap, Banyak yang Menebak-nebak Alasannya
-
Industri Tembakau Alternatif Butuh Dukungan Regulasi Pemerintah
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
- 7 Bedak Anti Luntur Kena Keringat saat Cuaca Panas, Makeup Tetap On Seharian
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 4 HP Tahan Air yang Bisa Digunakan saat Berenang, Anti Rusak dan Anti Rewel
Pilihan
-
Piala AFF 2026: Kalahkan Malaysia, Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Semifinal
-
Memo Rahasia: Ayatollah Mojtaba Khamenei Kritis, Koma, Dirawat di Qom
-
FTSE Segera Umumkan Klasifikasi, IHSG Ditutup Terkoreksi
-
Banjir Rendam 40 Titik Palembang, Dua Lansia Sakit Tak Berdaya hingga Dievakuasi dari Rumah Terendam
-
Baru 17 Tahun, Siti Khumaerah Sudah Diterima di 5 Kampus Dunia
Terkini
-
Pigai Sebut Kasus Andrie Yunus Jadi Sejarah Baru: Pemerintah Beri Atensi, Tanpa Intervensi Hukum
-
Istri Ono Surono Ungkap Tak Diintimidasi Langsung Penyidik KPK, Tapi Diminta Matikan CCTV
-
Kabar Baik dari Iran, Kapal Tanker Indonesia Dapat Kemudahan Lewati Selat Hormuz
-
Andrie Yunus Disebut Jadi Simbol Suara Kritis Gen Z yang Hadapi Intimidasi dan Kekerasan
-
13 Jam Jelang Dibom AS, Kaum Muda Iran Bikin 'Tameng Manusia' di Pembangkit Listrik
-
KPK Cecar Istri Ono Surono 16 Pertanyaan Soal Suap Ijon Bekasi
-
Toilet Rusak Hingga Sofa Tak Layak, Rudy Masud Beberkan Alasan Renovasi Rumah Jabatan Rp25 Miliar
-
Lapas Nyaris Meledak! Kepala BNN Usul 54 Ribu Pengguna Narkoba Direhabilitasi Ketimbang Dipenjara
-
Gebrakan Menteri HAM Natalius Pigai di DPR: Singgung Intoleran hingga Usul UU Kebebasan Beragama
-
Komnas HAM Respons Aksi Protes Buntut Kasus Andrie Yunus, Bakal Surati Presiden dan DPR