Toilet Rusak Hingga Sofa Tak Layak, Rudy Masud Beberkan Alasan Renovasi Rumah Jabatan Rp25 Miliar

Suara.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, memberikan penjelasan terkait anggaran renovasi rumah dinas senilai Rp25 miliar yang sempat menjadi sorotan publik.

Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak diperuntukkan bagi satu rumah saja, melainkan untuk satu kompleks kediaman dinas yang mencakup berbagai fasilitas pemerintahan.

Menurutnya, kompleks tersebut terdiri dari rumah dinas gubernur, rumah dinas wakil gubernur, pendopo, hingga gedung pertemuan dengan kapasitas besar.

"Jadi intinya kalau Rp25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ karena ada guest house-nya," ujar Rudy Mas’ud, ditemui usai mengikuti rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, perbaikan dilakukan karena banyak fasilitas di dalam kompleks tersebut yang sudah tidak layak.

Ia mencontohkan dua ruang pertemuan utama, yakni Odah Etam yang berkapasitas lebih dari seribu orang dan Olah Bebaya yang menampung lebih dari 500 orang.

"Banyak hal yang dibenahi di dalam rumah dinas itu. Mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya, televisi, hingga sofa-sofa yang sudah tidak layak kita perbaiki kembali untuk menerima seluruh kegiatan pemerintahan," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kompleks tersebut memiliki nilai historis dan protokoler yang tinggi.

"Dulu, zamannya Pak SBY, kalau beliau datang ke Kalimantan Timur menginapnya di situ, di guest house yang jadi satu di pendopo," tambahnya.

Baca Juga: Penampakan Uang Rp214 Miliar dan Tas Mewah Sitaan Kasus Korupsi di Kaltim

Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa rumah dinas gubernur tersebut sebelumnya sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah ditempati.

Ia memutuskan untuk tinggal di sana agar bisa bekerja lebih efektif dan efisien karena letaknya yang bersebelahan dengan Kantor Gubernur.

"Saya tinggal di rumah dinas saja biar lebih efektif, efisien, dan produktivitasnya lebih baik. Karena kantornya di samping, jadi kami jalan kaki," tuturnya.

Keputusan ini diambil untuk menghindari pengeluaran tambahan seperti biaya menginap di hotel yang sering dilakukan pejabat sebelumnya jika tidak menempati rumah dinas.

Terkait besaran angka Rp25 miliar, Rudy mengaku tidak memantau secara mendetail karena proses teknis dan penganggaran berada di bawah kendali Biro Umum dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Saya tidak melihat anggarannya secara detail, karena Biro Umum yang membereskan semuanya melalui tim TAPD. Nanti setelah itu dibahas bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dan sekarang sudah selesai, rumah dinasnya sudah kita tempati," pungkasnya.