- Burhanuddin Muhtadi menyatakan survei IndexMundi yang menempatkan Polri sebagai institusi korup tidak memenuhi standar metodologi ilmiah yang kredibel.
- Metode survei daring terbuka tersebut memiliki kelemahan fatal berupa bias sampel serta potensi manipulasi data tanpa verifikasi identitas.
- Hasil survei tersebut hanyalah sentimen ruang digital yang tidak merepresentasikan kondisi faktual populasi secara akurat dan objektif.
Suara.com - Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyoroti metodologi survei IndexMundi Global Surveys yang menempatkan Polri sebagai institusi paling korup di Asia Tenggara.
Menurutnya, survei tersebut tidak memenuhi standar ilmiah karena menggunakan mekanisme survei daring terbuka (open web-based polling) tanpa kontrol sampel yang memadai.
"Kelemahan utama metodologi IndexMundi Global Surveys terletak pada penggunaan survei online terbuka (open web-based polling) tanpa kontrol sampel yang ketat," kata Burhanuddinkepada wartawan, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, hasil survei hanya merepresentasikan persepsi pengguna internet yang secara sukarela mengisi kuesioner, sehingga tidak dapat dianggap mewakili kondisi populasi secara keseluruhan.
Burhanuddin menilai metode tersebut rentan menimbulkan sampling bias karena responden tidak dipilih melalui random sampling.
Selain itu, survei juga berpotensi mengalami self-selection bias karena siapa pun dapat berpartisipasi secara sukarela.
Ia bahkan mengingatkan tidak adanya verifikasi identitas membuka peluang manipulasi hasil survei.
"Tanpa verifikasi identitas, sistem pengisian yang longgar membuka celah bagi satu individu atau kelompok untuk mengisi survei berkali-kali menggunakan VPN atau perangkat berbeda guna memanipulasi peringkat negara tertentu," tuturnya.
Selain itu, Burhanuddin menyoroti minimnya transparansi terkait jumlah responden dan mekanisme data cleaning, termasuk penyaringan terhadap bot, spam, maupun respons yang tidak valid.
Baca Juga: Polri Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM Sepanjang 2025, Capai 805 Laporan
Karena itu, ia menilai hasil IndexMundi lebih tepat dipandang sebagai gambaran sentimen di ruang digital, bukan sebagai representasi kondisi faktual suatu negara.
Menurutnya, hasil survei semacam itu sebaiknya hanya dijadikan indikator awal dan diverifikasi menggunakan survei dari lembaga kredibel dengan metodologi ilmiah yang kuat, seperti Transparency International atau Gallup Poll.
"Oleh karena itu, organisasi internasional dan akademisi menolak menggunakan IndexMundi Global Surveys sebagai rujukan ilmiah utama," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!
-
Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura
-
Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!
-
Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan
-
Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?
-
Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka
-
Kader PSI Kalsel Desak Jokowi Segera Dilantik Jadi Ketua Dewan Pembina, Begini Respons Kaesang
-
Duet 'Indonesia Emas 2045' dan 'India Maju 2047', PM Narendra Modi: Kita Mitra Alami
-
Dikritik Bambang Pacul, Ahmad Muzani Tegaskan Berangkat ke Iran sebagai Utusan Khusus Presiden
-
Tarif TransJakarta Mau Naik, Akankah Warga Kembali Memilih Kendaraan Pribadi?