News / Nasional
Selasa, 07 Juli 2026 | 22:23 WIB
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei terbarunya. (Suara.com/Dea)
Baca 10 detik
  • Burhanuddin Muhtadi menyatakan survei IndexMundi yang menempatkan Polri sebagai institusi korup tidak memenuhi standar metodologi ilmiah yang kredibel.
  • Metode survei daring terbuka tersebut memiliki kelemahan fatal berupa bias sampel serta potensi manipulasi data tanpa verifikasi identitas.
  • Hasil survei tersebut hanyalah sentimen ruang digital yang tidak merepresentasikan kondisi faktual populasi secara akurat dan objektif.

Suara.com - Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyoroti metodologi survei IndexMundi Global Surveys yang menempatkan Polri sebagai institusi paling korup di Asia Tenggara.

Menurutnya, survei tersebut tidak memenuhi standar ilmiah karena menggunakan mekanisme survei daring terbuka (open web-based polling) tanpa kontrol sampel yang memadai.

"Kelemahan utama metodologi IndexMundi Global Surveys terletak pada penggunaan survei online terbuka (open web-based polling) tanpa kontrol sampel yang ketat," kata Burhanuddinkepada wartawan, Selasa (7/7/2026).

Ia menjelaskan, hasil survei hanya merepresentasikan persepsi pengguna internet yang secara sukarela mengisi kuesioner, sehingga tidak dapat dianggap mewakili kondisi populasi secara keseluruhan.

Burhanuddin menilai metode tersebut rentan menimbulkan sampling bias karena responden tidak dipilih melalui random sampling.

Selain itu, survei juga berpotensi mengalami self-selection bias karena siapa pun dapat berpartisipasi secara sukarela.

Ia bahkan mengingatkan tidak adanya verifikasi identitas membuka peluang manipulasi hasil survei.

"Tanpa verifikasi identitas, sistem pengisian yang longgar membuka celah bagi satu individu atau kelompok untuk mengisi survei berkali-kali menggunakan VPN atau perangkat berbeda guna memanipulasi peringkat negara tertentu," tuturnya.

Iluistrasi-Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang III Tahun 2022 di Sekolah Pendidikan Polisi Negeri (SPN) Polda Metro Jaya, Lido, Bogor, Jawa Barat. (Suara.com/M. Yasir)

Selain itu, Burhanuddin menyoroti minimnya transparansi terkait jumlah responden dan mekanisme data cleaning, termasuk penyaringan terhadap bot, spam, maupun respons yang tidak valid.

Baca Juga: Polri Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM Sepanjang 2025, Capai 805 Laporan

Karena itu, ia menilai hasil IndexMundi lebih tepat dipandang sebagai gambaran sentimen di ruang digital, bukan sebagai representasi kondisi faktual suatu negara.

Menurutnya, hasil survei semacam itu sebaiknya hanya dijadikan indikator awal dan diverifikasi menggunakan survei dari lembaga kredibel dengan metodologi ilmiah yang kuat, seperti Transparency International atau Gallup Poll.

"Oleh karena itu, organisasi internasional dan akademisi menolak menggunakan IndexMundi Global Surveys sebagai rujukan ilmiah utama," katanya.

Load More