China Veto Resolusi Selat Hormuz Karena Ogah Legalkan Aksi Militer Ilegal AS dan Israel

Suara.com - Ketegangan diplomatik di markas besar PBB kembali memuncak saat China mengambil langkah tegas terhadap usulan aturan navigasi.

Pemerintah China secara resmi mengungkapkan alasan di balik keputusan mereka menggunakan hak veto terhadap draf resolusi Selat Hormuz.

Langkah ini diambil karena Beijing menilai usulan yang diajukan oleh Bahrain tersebut berpotensi memicu ledakan konflik yang lebih luas.

China menganggap bahwa rancangan aturan tersebut tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya terjadi di perairan strategis itu.

Ketidakstabilan yang terjadi saat ini dipandang sebagai konsekuensi langsung dari aktivitas bersenjata pihak asing di wilayah tersebut.

“Penyebab utama gangguan di Selat Hormuz adalah operasi militer ilegal AS dan Israel terhadap Iran. Tindakan Dewan tidak boleh melegitimasi penggunaan kekuatan, apalagi memperkeruh situasi,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Rabu.

Pernyataan tegas tersebut menjadi dasar mengapa China memilih untuk berdiri berseberangan dengan mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB.

Pemungutan suara yang berlangsung pada Selasa (7/4) memperlihatkan peta kekuatan politik yang sangat terbelah di antara negara besar.

Dalam voting tersebut tercatat ada sebelas negara anggota yang memberikan dukungan penuh terhadap draf resolusi Bahrain.

Baca Juga: Buktikan Prediksi PBB, Prabowo Ingatkan Menteri: Pangan, Energi, dan Air Masalah Hidup Mati Bangsa

Namun China bersama Rusia memilih untuk menolak mentah-mentah sehingga resolusi tersebut otomatis tidak dapat diberlakukan secara internasional.

Sementara itu terdapat dua negara yang memilih untuk abstain dalam proses pengambilan keputusan yang sangat krusial tersebut.

Pakistan yang selama ini memposisikan diri sebagai penengah antara Washington dan Teheran termasuk dalam daftar negara yang abstain.

Bahrain sendiri mengusulkan draf tersebut dengan sokongan penuh dari negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk.

Meski sudah melewati proses revisi sebanyak lima kali naskah tersebut tetap dianggap bermasalah oleh pihak Beijing dan Moskow.

Isi draf sebenarnya telah dihaluskan dengan mengubah narasi serangan ofensif menjadi sekadar tindakan perlindungan jalur laut.