News / Nasional
Jum'at, 10 April 2026 | 07:46 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. [Ist]
Baca 10 detik
  • Koalisi Perempuan Indonesia menggelar Forum Konsolidasi Nasional di Jakarta pada 9 April 2026 untuk menguatkan kepemimpinan perempuan dalam demokrasi.
  • Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah dan organisasi masyarakat demi mengatasi berbagai tantangan perempuan.
  • KPI membahas lima isu krusial untuk mendorong perubahan sistemik, keadilan ekologis, serta keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan nasional.

Suara.com - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menggelar Forum Konsolidasi Nasional Perempuan sebagai pembuka rangkaian Kongres Nasional VI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2026). Forum ini menegaskan pentingnya penguatan kepemimpinan perempuan dalam mendorong keadilan transformatif dan ekologis di Indonesia.

Acara pembukaan turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi (Arifah Fauzi), yang menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan forum tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat konsolidasi politik perempuan dalam perjalanan demokrasi nasional.

“Tantangan perempuan yang semakin berat dan rumit di tengah berbagai isu yang marak terjadi mendorong kita untuk terus bekerja sama antarjaringan dan organisasi masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ujar Arifatul dalam sambutannya.

Sekretaris Jenderal KPI, Mike Verawati Tangka, menegaskan bahwa forum konsolidasi ini merupakan langkah awal menuju pelaksanaan kongres yang lebih substansial dan berdampak bagi gerakan perempuan.

“Hari ini kita memulai konsolidasi sebagai bagian dari mandat organisasi untuk memperkuat arah gerakan ke depan. Ada lima isu utama yang akan dibahas, mulai dari demokrasi, perlindungan perempuan, hingga isu lingkungan dan perubahan iklim,” ujarnya kepada awak media usai acara pembukaan.

Menurut Mike, perempuan saat ini tidak lagi berada di posisi marginal, melainkan telah menjadi aktor penting dalam mendorong perubahan sosial. Karena itu, KPI akan terus mendorong penguatan organisasi, peningkatan perlindungan korban kekerasan berbasis gender, serta memperjuangkan keterwakilan perempuan yang lebih signifikan dalam ruang pengambilan keputusan.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, ketidakadilan struktural terhadap perempuan masih terjadi. Hal ini terlihat dari kesenjangan upah, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta rendahnya keterwakilan politik perempuan yang saat ini baru mencapai sekitar 22 persen di DPR RI dan 16 persen di DPRD provinsi untuk periode 2024–2029.

Kongres Nasional VI KPI mengangkat tema “Perempuan Memimpin Keadilan Transformatif dan Ekologis” dengan lima isu utama, yakni akses ekonomi perempuan, pencegahan kekerasan berbasis gender, keterwakilan politik perempuan, demokrasi berkeadilan gender, serta keadilan iklim dan transisi energi.

Melalui rangkaian diskusi dan rekomendasi yang dihasilkan, KPI menargetkan penguatan gerakan perempuan sebagai kekuatan politik yang mampu mendorong perubahan sistemik menuju Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Menteri PPPA Minta Hukum Transparan Bagi Oknum Brimob Penganiaya Anak di Tual

Reporter: Dinda Pramesti K

Load More