- Parkir motor di sekitar Poins Square dan Depo MRT Lebak Bulus menyebabkan kemacetan parah serta risiko kecelakaan.
- Kepala Sudinhub Jakarta Selatan mengakui adanya penyimpangan pola pengelolaan pada lahan parkir resmi yang dikelola pihak pemerintah.
- Gubernur DKI Jakarta memerintahkan jajaran terkait untuk segera melakukan penindakan tegas serta evaluasi total di kawasan tersebut.
Suara.com - Akses vital menuju Poins Square dan Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, kesemrawutan parkir sepeda motor di kawasan tersebut sudah mencapai tahap yang meresahkan, memakan separuh badan jalan dan mencekik ruang gerak pengendara.
Pemandangan carut-marut ini kembali viral setelah diunggah oleh akun Instagram @ijoeel.
Dalam video tersebut, terlihat deretan motor berjejer masif di bahu jalan, memicu kemacetan horor terutama saat jam sibuk, serta meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya.
Ironisnya, kondisi ini disebut-sebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada solusi permanen, seolah-olah hukum jalanan telah melegalkan penyalahgunaan fasilitas publik tersebut.
Dishub Akui Ada 'Salah Pola'
Merespons kegaduhan ini, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, angkat bicara.
Ia mengungkap fakta mengejutkan bahwa area parkir yang semrawut tersebut ternyata merupakan lahan parkir resmi yang dikelola pemerintah, namun pengaturannya menyimpang di lapangan.
"Itu masih binaan UP Parkir, tapi memang harusnya tidak seperti itu pola parkirnya," ujar Bernad saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (10/4/2026).
Sadar akan permasalahan yang kian membelit, Bernad memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Koordinasi lintas sektoral pun langsung dijadwalkan untuk mengevaluasi total pola parkir di kawasan tersebut.
Baca Juga: Skandal Foto AI di JAKI: Kronologi hingga Pencopotan Lurah Kalisari
"Senin minggu depan sudah dijadwalkan rapat dengan pak camat, lurah, UP Parkir, Sudinhub dan lain-lain, termasuk penanggung jawab parkir untuk mencari solusinya," katanya.
Keluhan warga yang sudah menahun ini ternyata sampai ke telinga orang nomor satu di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bahkan telah mengeluarkan instruksi keras. Ia memerintahkan jajaran wilayah Jakarta Selatan untuk segera melakukan penindakan tanpa kompromi.
"Saya akan secara khusus minta kepada Pak Walikota Jakarta Selatan untuk memimpin itu," tegas Pramono saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pagi tadi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus