- Parkir motor di sekitar Poins Square dan Depo MRT Lebak Bulus menyebabkan kemacetan parah serta risiko kecelakaan.
- Kepala Sudinhub Jakarta Selatan mengakui adanya penyimpangan pola pengelolaan pada lahan parkir resmi yang dikelola pihak pemerintah.
- Gubernur DKI Jakarta memerintahkan jajaran terkait untuk segera melakukan penindakan tegas serta evaluasi total di kawasan tersebut.
Suara.com - Akses vital menuju Poins Square dan Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, kesemrawutan parkir sepeda motor di kawasan tersebut sudah mencapai tahap yang meresahkan, memakan separuh badan jalan dan mencekik ruang gerak pengendara.
Pemandangan carut-marut ini kembali viral setelah diunggah oleh akun Instagram @ijoeel.
Dalam video tersebut, terlihat deretan motor berjejer masif di bahu jalan, memicu kemacetan horor terutama saat jam sibuk, serta meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya.
Ironisnya, kondisi ini disebut-sebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada solusi permanen, seolah-olah hukum jalanan telah melegalkan penyalahgunaan fasilitas publik tersebut.
Dishub Akui Ada 'Salah Pola'
Merespons kegaduhan ini, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, angkat bicara.
Ia mengungkap fakta mengejutkan bahwa area parkir yang semrawut tersebut ternyata merupakan lahan parkir resmi yang dikelola pemerintah, namun pengaturannya menyimpang di lapangan.
"Itu masih binaan UP Parkir, tapi memang harusnya tidak seperti itu pola parkirnya," ujar Bernad saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (10/4/2026).
Sadar akan permasalahan yang kian membelit, Bernad memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Koordinasi lintas sektoral pun langsung dijadwalkan untuk mengevaluasi total pola parkir di kawasan tersebut.
Baca Juga: Skandal Foto AI di JAKI: Kronologi hingga Pencopotan Lurah Kalisari
"Senin minggu depan sudah dijadwalkan rapat dengan pak camat, lurah, UP Parkir, Sudinhub dan lain-lain, termasuk penanggung jawab parkir untuk mencari solusinya," katanya.
Keluhan warga yang sudah menahun ini ternyata sampai ke telinga orang nomor satu di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bahkan telah mengeluarkan instruksi keras. Ia memerintahkan jajaran wilayah Jakarta Selatan untuk segera melakukan penindakan tanpa kompromi.
"Saya akan secara khusus minta kepada Pak Walikota Jakarta Selatan untuk memimpin itu," tegas Pramono saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pagi tadi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
Terkini
-
Bukan di Hari Jumat, Pemda DIY Pilih Rabu Jadi Hari WFH bagi ASN, Ini Alasannya
-
Connie Bakrie Duga Kuat Kasus Andrie Yunus Operasi Intelijen Terstruktur, Ini Indikatornya
-
Bisakah Taman Kota Kurangi Banjir? Memahami Solusi Berbasis Alam di Jabodetabek
-
Iran Bantah Serangan Drone ke Negara Teluk Saat Gencatan Senjata
-
Teka-teki Kematian Bos Tenda di Cibitung: Tewas Penuh Luka, Perampokan atau Dendam?
-
6 Jet Tempur Milik TNI AU Kawal Penerbangan Presiden Prabowo ke Magelang
-
Kemenag Pastikan Layanan Legalisasi Buku Nikah Tetap Buka Meski ASN WFH Setiap Jumat
-
Benjamin Netanyahu Siap-siap Sidang Korupsi Lagi
-
Bulog: Stok Beras Nasional 4,6 Juta Ton Tersebar Merata, Ketahanan Pangan Aman Hadapi El Nino
-
Lawan Ketimpangan! Ini 5 Mandat Politik Kongres VI KPI Demi Keadilan Ekonomi Perempuan