Kemhan Klarifikasi Isu Prabowo Teken Perjanjian Militer soal Pesawat AS Bebas Melintas di Indonesia

Suara.com - Dokumen pertahanan Amerika Serikat yang bersifat rahasia baru-baru ini mengungkap rencana strategis Washington, untuk mengamankan akses lintasan udara menyeluruh atau blanket overflight access bagi pesawat militer mereka di wilayah kedaulatan Indonesia.

Langkah ini disebut-sebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan tingkat tinggi antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, yang berlangsung di Washington pada Februari lalu.

Pertemuan itu, disebut-sebut menandai pergeseran signifikan dalam jangkauan operasional militer AS di kawasan Indo-Pasifik.

Presiden Prabowo Subianto diketahui melakukan kunjungan kerja ke Washington D.C. pada 18 hingga 20 Februari 2026 dalam rangka menghadiri Board of Peace Summit.

Berdasarkan rincian dalam dokumen rahasia tersebut, di sela-sela kunjungan itu, Prabowo memberikan lampu hijau terhadap proposal yang mengizinkan pembersihan izin lintas udara secara menyeluruh bagi armada udara AS melalui ruang udara Indonesia.

Dilansir Sunny Guardian Live, guna merealisasikan komitmen politik tersebut, Departemen Perang AS dilaporkan telah mengirimkan dokumen bertajuk Operationalizing U.S. Overflight kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari 2026.

Dokumen ini mengusulkan pemahaman formal, di mana Indonesia memberikan izin kepada pesawat militer AS melintasi wilayah udaranya guna kepentingan operasi darurat (contingency operations), misi respons krisis, hingga latihan militer yang disepakati bersama.

Dalam teks dokumen tersebut dinyatakan secara eksplisit, tujuan dari pengaturan ini adalah agar “Pemerintah Indonesia akan memberikan izin penerbangan lintas wilayah udara Indonesia secara menyeluruh bagi pesawat-pesawat AS untuk keperluan operasi darurat, penanggulangan krisis, dan kegiatan terkait latihan yang disepakati bersama.”

Lebih jauh lagi, dokumen itu merinci bahwa pesawat-pesawat AS dapat melakukan transit secara langsung hanya dengan memberikan notifikasi, hingga adanya pemberitahuan penonaktifan lebih lanjut dari pihak Amerika Serikat.

Baca Juga: Doa Saja Tidak Cukup, Vatikan Minta Umat Katolik AS Bergerak Hentikan Perang Amoral Trump di Iran

Hal ini secara efektif membuka keran akses berkelanjutan bagi militer AS setelah mekanisme tersebut diaktifkan.

Kabar ini mencuat saat Prabowo Subianto dijadwalkan akan berjumpa dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin dan seiring memanasnya kondisi Perang Iran yang gencar mempertahankan diri dari serangan AS dan Israel.

Notifikasi Tanpa Izin Berlapis

Salah satu poin paling krusial dalam proposal ini adalah pembentukan sistem berbasis notifikasi, bukan lagi skema izin kasus per kasus yang selama ini berlaku.

Perubahan ini akan secara signifikan mengurangi hambatan prosedural bagi mobilitas militer AS Serikat di kawasan.

Selain itu, dokumen tersebut menguraikan mekanisme koordinasi teknis, termasuk penyediaan saluran komunikasi langsung (hotline) antara Pasukan Udara Pasifik AS (U.S. Pacific Air Forces) dengan pusat operasi udara Indonesia, di samping jalur komunikasi diplomatik dan militer yang sudah ada.