Bayar atau Babak Belur: Mengapa Premanisme Tanah Abang Tak Pernah Benar-Benar Hilang?

Suara.com - Kawasan Tanah Abang baru-baru ini digemparkan oleh aksi pemalakan terhadap seorang sopir bajaj yang viral di media sosial. Tak hanya sopir bajaj, seorang pedagang bakso keliling di kawasan yang sama juga menjadi sasaran pungutan liar oleh preman.

Pola premanisme klasik yang menyasar pekerja informal ini memicu empati luas dari publik, sekaligus mendorong peningkatan keamanan di salah satu pusat ekonomi Jakarta tersebut.

Premanisme Bukan Hal Baru, Tapi Kenapa Masih Terjadi?

Premanisme di kawasan Tanah Abang terus berulang karena ada 'ekonomi bayangan' yang menggiurkan, seperti pungutan dari pedagang kaki lima, parkir liar, hingga penguasaan lapak. Selama sumber uang ini masih ada, akan selalu muncul kelompok yang mencoba menguasai dan mengendalikan aktivitas tersebut.

Ombudsman RI pada 2019 lalu pernah menyebut premanisme di Tanah Abang sebagai sebuah sistem yang bekerja lewat kontrol wilayah dan penarikan setoran dari pedagang, sopir, atau pekerja di titik-titik strategis. Aktivitas ini membentuk sistem ekonomi informal, di mana preman bertindak sebagai pengelola yang memungut uang dengan imbalan perlindungan.

Praktik ini juga sering memanfaatkan celah saat terjadi perubahan kebijakan atau penataan kawasan, misalnya relokasi pedagang yang justru memunculkan titik baru untuk pungutan liar. Penanganan dari aparat memang ada, tetapi cenderung reaktif dan belum konsisten menyentuh akar masalah secara menyeluruh.

Faktor lain adalah kompleksitas sosial kawasan perdagangan besar yang padat dan didominasi sektor informal, sehingga sulit diawasi sepenuhnya. Ditambah kemungkinan adanya jaringan atau bekingan serta tekanan ekonomi masyarakat, kondisi ini membuat premanisme mudah muncul kembali meski sudah ditertibkan.

Kenapa Korban Tidak Melawan?

Praktik premanisme di wilayah Tanah Abang masih awet hingga saat ini karena mereka yang jadi korban cenderung tidak melawan. Sebagian besar dari mereka memilih menghindari konflik yang berpotensi berujung kekerasan.

Baca Juga: Tak Cukup Andalkan Polisi, Sosiolog Dorong Warga Jakarta Kompak Lawan Premanisme

Kasus pedagang bakso yang viral jadi salah satu contoh nyata alasan mengapa mereka yang berurusan dengan 'sang penjaga keamanan' memilih tidak mencari ribut. Dalam tayangan yang beredar luas di jagat maya, tampak sang preman secara sengaja memecahkan mangkok-mangkok milik si pedagang bakso karena belum bisa membayar 'jasa keamanan'.

Cerita serupa juga datang dari kasus sopir bajaj yang ditagih uang keamanan harian oleh preman Tanah Abang. Terekam jelas dalam video yang viral tentang keluhan sang sopir yang terpaksa harus membayar setoran demi menghindari ancaman kekerasan hingga intimidasi.

Respons Aparat: Cepat Saat Viral, Lemah di Hulu

Aparat kepolisian memang sigap mengamankan para preman meresahkan di Tanah Abang. Bahkan sejak sebelum dua kasus terbaru, Polsek Tanah Abang sudah lebih dulu mengamankan 8 juru parkir (jukir) liar yang juga sempat meresahkan para pengunjung.

Namun, pola penangkapannya selalu berulang. Menunggu viral dulu di media sosial, baru polisi dan Satpol PP bergerak melakukan pengamanan wilayah.

Hal ini sampai mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu. Legislator PSI ini menilai, seluruh otoritas terkait mestinya memiliki sistem pengawasan yang lebih proaktif.

"Jangan sampai juga, Pemprov DKI Jakarta baru bertindak ketika ada kejadian-kejadian yang viral," kritiknya.

Besar pula harapan Kevin untuk para pejuang rupiah di sektor informal ini mendapat perlindungan penuh dari setiap otoritas terkait agar dapat mencari nafkah dengan tenang.

Apa Dampaknya Buat Misi Kota Global Jakarta?

Isu premanisme yang belum selesai di Tanah Abang tentu meninggalkan pekerjaan besar bagi Jakarta dalam misinya menuju kota global saat berusia 500 tahun nanti. Penindakan terhadap kasus-kasus viral nyatanya tidak mengendurkan aksi kriminal di sana hingga saat ini.

Padahal, Jakarta baru saja dinobatkan sebagai kota paling aman di Asia Tenggara menurut laporan Safety Index 2026. Jakarta bahkan tercatat mengungguli tingkat keamanan kota-kota populer seperti Bangkok, Kuala Lumpur, hingga Manila.

"Jakarta biasanya ranking-nya antara 5, 6, 7," kata sang Gubernur, Pramono Anung.

Menyelesaikan ragam isu perkotaan dengan populasi mencapai belasan juta jiwa seperti Jakarta memang bukan urusan mudah. Belum lagi dengan statusnya sebagai kawasan aglomerasi, menjaga kondusivitas wilayah selalu jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Jakarta.

"Nggak mungkin semuanya adem ayem, nggak ada apa-apa," aku Pramono.

Tanah Abang, 'Noda Membandel' yang Harus Bersih-Bersih Total

Sengkarut kawasan Tanah Abang dengan berbagai isu perkotaan dan kriminalitasnya bagaikan noda membandel di kawasan ibu kota. Harus ada yang berani melakukan pembersihan secara menyeluruh, termasuk bagi pihak-pihak yang disinyalir jadi motor penggerak para preman di sana.

Masalah premanisme di Tanah Abang diyakini lebih kompleks ketimbang apa yang terlihat di lapangan. Sama seperti yang pernah diungkap Ombudsman RI, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah pun menyinggung soal keterkaitan antara para preman dengan mereka yang mencari nafkah di sana.

"Nggak ada gunanya kalau cuma nangkap yang viral-viral itu, buang-buang energi," ujar Trubus kepada Suara.com saat dimintai pendapat.

Langkah paling realistis yang bisa dilakukan adalah penataan kawasan Tanah Abang yang dirasa sudah terlalu padat. Pemprov DKI harus mulai memikirkan kebijakan untuk membatasi pendatang baru di sana agar tidak menambah beban wilayah.

"Distop aja, pendatang baru dilarang ke situ," imbau Trubus.

Sedangkan untuk para pendatang yang sudah lebih dulu datang ke Tanah Abang dan terbukti meresahkan, Pemprov DKI juga disarankan untuk berani memindahkan mereka ke kawasan lain.

"Diangkut aja, dipindahkan ke tempat lain, dipisahkan," kata Trubus.

Yang tidak kalah penting, Pemprov DKI juga harus melihat akar masalah perkotaan paling dasar dalam bentuk kesenjangan pendapatan. Ya, pemberantasan kemiskinan masih dianggap solusi paling ampuh untuk menekan segala bentuk kriminalitas.

"Kemiskinan ini sebenarnya tetap faktor paling mendalam, walaupun ya terdengar sumir," pungkas Trubus.