- Elite Partai NasDem memprotes sampul dan isi laporan Majalah Tempo mengenai wacana merger dengan Partai Gerindra.
- Kader NasDem menggelar aksi unjuk rasa di kantor Tempo pada Selasa (14/4) menuntut permohonan maaf terbuka.
- NasDem menilai istilah merger merendahkan Surya Paloh serta menegaskan tidak ada pembahasan peleburan partai di internal.
Di sisi lain, Iskandar juga membantah wacana tersebut. Menurutnya, istilah merger dianggap merendahkan Ketua Umum DPP NasDem, Surya Paloh.
Aspirasi itu disampaikan langsung oleh perwakilan kader dari berbagai daerah di Sumut yang datang ke Medan.
Lagi pula, menurut dia, hingga saat ini tak ada pembahasan terkait peleburan atau penggabungan NasDem dengan partai lain, termasuk Gerindra. Iskandar menegaskan NasDem didirikan sebagai wadah perjuangan politik, bukan untuk diperjualbelikan.
"Tapi memang tidak ada pembicaraan bahwasanya NasDem itu akan dilebur, akan diakuisisi, atau dibeli oleh pihak-pihak lain. NasDem didirikan bukan untuk dijual, tapi memperjuangkan rakyat Indonesia melalui seluruh kader yang ada di Partai NasDem," ujarnya.
Aksi massa yang berlangsung di depan kantor Tempo menjadi puncak dari akumulasi kekecewaan para kader di akar rumput.
Mereka menilai visualisasi yang ditampilkan dalam sampul majalah tersebut tidak mencerminkan jurnalisme yang beretika, melainkan sebuah upaya pembunuhan karakter terhadap pimpinan tertinggi partai mereka.
Para demonstran membawa berbagai atribut yang mendesak redaksi untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka kepada Partai NasDem dan Surya Paloh secara pribadi.
Di tingkat pusat, jajaran fungsionaris partai terus melakukan koordinasi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya jika tuntutan mereka tidak diindahkan.
Mereka menekankan bahwa meskipun menghargai kebebasan pers sebagai pilar demokrasi, namun kebebasan tersebut tidak boleh mencederai kehormatan institusi politik maupun individu melalui pemberitaan yang dianggap tendensius dan minim verifikasi.
Baca Juga: Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
Gelombang protes ini juga mencerminkan soliditas internal Partai NasDem dalam menjaga marwah partai di tengah dinamika politik nasional yang kian memanas pasca-pemilu.
Isu mengenai peleburan partai atau merger dianggap sebagai narasi yang sangat sensitif karena menyangkut eksistensi dan ideologi partai yang telah dibangun sejak awal berdiri.
Pihak NasDem menegaskan bahwa komunikasi politik dengan Gerindra maupun partai lain adalah hal yang wajar dalam bingkai koalisi pemerintahan, namun hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan penghapusan identitas partai melalui mekanisme merger atau akuisisi politik.
Berita Terkait
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?
-
Geger Isu Dicaplok Gerindra, Nasdem Sebut Tempo Telah Minta Maaf
-
Protes Pemberitaan dan Karikatur Surya Paloh, Massa Partai Nasdem Kepung Kantor Tempo di Palmerah
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap
-
Stok Bensin dan Gas LPG Aman? Simak 5 Fakta Indonesia Borong Minyak Rusia
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
-
YouTube Hapus Video Lego Kritik Trump, Iran Murka: Pembungkaman Ala Barat