- Rismon Hasiholan Sianipar dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla.
- Rismon membantah tuduhan tersebut dan mengklaim video viral itu adalah hasil rekayasa teknologi AI dari konten kajian ilmiahnya.
- Rismon mendesak pihak kepolisian melakukan penyelidikan forensik digital untuk mengungkap pelaku manipulasi video yang merusak reputasi dirinya tersebut.
Suara.com - Rismon Hasiholan Sianipar akhirnya angkat bicara terkait laporan dugaan pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), yang menyeret namanya ke Bareskrim Polri.
Rismon menegaskan bahwa dirinya adalah korban dari kecanggihan teknologi Artificial Intelligence (AI).
Rismon menyebut video yang beredar dan menjadi dasar laporan tersebut bukanlah ucapan aslinya, melainkan hasil rekayasa digital atau deepfake.
Ia mengklaim materi aslinya bersumber dari kanal YouTube Balige Academy yang kemudian dimanipulasi.
“Video tersebut adalah video editan hasil rekayasa AI yang bersumber pada video saya tanggal 11 Maret 2026,” ujar Rismon saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (15/4/2026).
Kajian Ilmiah yang Dipelintir
Menurut Rismon, video asli miliknya sebenarnya berisi kajian ilmiah. Namun, oknum tidak bertanggung jawab diduga menggunakan teknologi AI untuk mengubah narasi hingga seolah-olah ia melontarkan pernyataan yang menyudutkan Jusuf Kalla.
“Saya adalah korban dari produk AI,” tegas Rismon dengan nada bicara serius.
Lantaran merasa dirugikan, Rismon mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas siapa dalang di balik pembuatan video tersebut.
Baca Juga: Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
Ia menekankan pentingnya penyelidikan forensik digital untuk mengungkap kebenaran.
“Harus dicari tahu secara forensik digital siapa yang meng-upload, siapa yang pertama kali membuat,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa dalam dunia digital, pembuktian keaslian adalah harga mati.
“Dalam digital forensik, yang paling penting adalah provenance, keotentikan dari sumber,” tambahnya.
Tak Pernah Berkomunikasi dengan JK
Lebih lanjut, Rismon memastikan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan atau komunikasi apa pun dengan Jusuf Kalla. Dalam kajian yang ia unggah pun, ia mengaku sama sekali tidak pernah menyebut nama tokoh nasional tersebut.
Berita Terkait
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Lowongan Talenta AI Makin Diburu, Telkomsel Ajak Mahasiswa Ikut IndonesiaNEXT 2026
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
-
YouTube Hapus Video Lego Kritik Trump, Iran Murka: Pembungkaman Ala Barat
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia