Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis

Suara.com - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengungkap fakta terkait pengendalian tembakau di Indonesia. Hingga saat ini, harga rokok di Tanah Air dinilai masih terlalu murah, bahkan lebih rendah dibandingkan harga seporsi makanan di warung pinggir jalan.

Founder dan Chief Executive Officer CISDI, Diah Satyani Saminarsih, menyebut kemudahan akses terhadap rokok menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan intervensi gizi.

"Di Indonesia, Bapak Ibu menyadari harga rokok yang dijual di supermarket masih ditemukan dengan kisaran harga antara 10.000 hingga 15.000 per bungkus. Lebih murah dari rata-rata seporsi makanan dengan lauk dan sayur yang kita dapatkan di warung makan di pinggir jalan," ujar Diah dalam pembukaan acara diseminasi riset di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Ancaman bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diah menyoroti risiko besar jika pemerintah tidak segera mereformasi kebijakan cukai hasil tembakau. Menurutnya, anggaran besar yang digelontorkan negara untuk memperbaiki gizi anak bisa berakhir sia-sia jika lingkungan keluarga masih terpapar asap rokok dan anggaran rumah tangga habis untuk membeli rokok.

"Ratusan triliun yang dikeluarkan negara untuk MBG (Makan Bergizi Gratis) mungkin akan sia-sia jadinya apabila itu tetap... terpapar juga oleh asap rokok sehingga publik kita makin tidak sehat," tegasnya.

Ia menambahkan, keluarga perokok cenderung mengalihkan belanja pendidikan dan nutrisi demi rokok.

"Akibatnya anak dalam keluarga perokok memiliki potensi kekurangan gizi dan gagal mengalami tumbuh kembang yang optimal serta ideal,” tuturnya.

Beban ekonomi versus honor kader kesehatan
Berdasarkan studi CISDI, beban biaya konsumsi rokok di Indonesia pada 2019 mencapai Rp410 triliun. Angka ini dinilai ironis jika dibandingkan dengan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah.

"Kami baru saja mengadakan workshop di area Tegal dan Brebes... rata-rata (kader kesehatan) dibayar antara 250.000 hingga 600.000 per tahun. Per tahun. Bayangkan bila uang (Rp410 triliun) itu kita pakai untuk menggaji guru ataupun tenaga kesehatan," lanjut Diah.

Baca Juga: Respons Arahan Presiden, BGN Segera Operasikan 900 SPPG untuk Jangkau Daerah Terpencil

Politik jangka pendek dan tantangan reformasi cukai

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Prof. Arief Anshory Yusuf, mengakui reformasi cukai rokok memang berat karena adanya fenomena Democratic Myopia Hypothesis atau hipotesis rabun jangka pendek dalam demokrasi.

"Pemimpin itu sering susah untuk mikir terlalu jauh... Reform di tobacco control itu saya kira sangat vulnerable ke Democratic Myopia Hypothesis karena impact-nya jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin akan ada gejolak, voter hilang," ungkap Arief.

Meski demikian, ia menekankan bahwa secara teori ekonomi mikro, rokok merupakan barang inelastis. Karena itu, kenaikan cukai dinilai sebagai langkah logis untuk meningkatkan penerimaan negara.

"Kalau barang itu inelastis, naikin teksnya (pajak/cukai) naikin revenue. Sederhana itu mah... Terus kenapa kalau asumsinya mau naikin revenue kok cukai enggak dinaik-naikin? Pasti something else di ujungnya," sindirnya.

Menutup pernyataannya, Arief mengutip Randy Pausch untuk menyemangati para aktivis kesehatan dalam mendorong perubahan kebijakan.

"Brick wall is there for us to walk around it. Itulah yang telah dilakukan CISDI," pungkasnya.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, saat ini terdapat sekitar 70 juta perokok aktif di Indonesia. Melalui riset terbarunya bertajuk Menakar Harga, Melindungi Warga, CISDI mendesak pemerintah melakukan simplifikasi struktur cukai dan menaikkan harga rokok secara signifikan guna melindungi kelompok rentan serta memperkuat fiskal negara.

Reporter: Dinda Pramesti K