- Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp986 miliar setiap hari untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah Indonesia.
- Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan pokok dari petani lokal serta membayar insentif bagi 1,2 juta relawan SPPG.
- Penyaluran dana dilakukan langsung ke akun virtual SPPG melalui sistem otorisasi ganda guna memastikan transparansi serta efektivitas program tersebut.
Suara.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menyebut pemerintah menggelontorkan anggaran hampir Rp1 triliun per hari untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana tersebut disalurkan ke seluruh dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.
Menurut Sony, anggaran itu tidak hanya bermanfaat untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan pemberdayaan ekonomi warga.
"Wujud setiap hari hampir Rp1 triliun pemerintah menggelontorkan uang kepada masyarakat dari Aceh sampai Papua, desa sampai metropolitan, supaya masyarakat pemberdayaan masyarakat betul-betul terwujud dalam mendukung program makan bergizi gratis," kata Sony usai acara satu tahun MBG terhadap pemberdayaan masyarakat di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Secara rinci, anggaran MBG mencapai Rp986 miliar per hari. Dana itu digunakan untuk pembelian bahan pokok, insentif pegawai dan relawan SPPG, serta biaya operasional.
Sony menjelaskan, sekitar Rp117 miliar per hari dialokasikan untuk membayar insentif sekitar 1,2 juta relawan SPPG.
"Rata-rata mendapatkan Rp100 ribu per hari ada 1,2 juta yang sudah bekerja, itu (anggarannya) Rp117 miliar per hari," imbuh Sony.
Selain itu, lebih dari Rp600 miliar atau sekitar 70 persen dari total anggaran digunakan untuk membeli bahan pokok dari petani lokal, seperti beras, sayur, ikan, telur, daging, hingga buah.
Sony memastikan dana tersebut langsung diterima pihak SPPG tanpa melalui pemerintah daerah.
"Uang tersebut 70 persen untuk bahan baku itu mengalir ke setiap SPPG tanpa mampir ke mana-mana. Tidak ke pemerintah-pemerintah daerah, tidak ke kota/kabupaten, masuk ke dalam virtual account," ucapnya.
Baca Juga: Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis
Ia menjelaskan, dana dalam virtual account hanya bisa dicairkan setelah mendapat persetujuan dari dua pihak.
"Uang di dalam virtual account akan keluar ada dua otorisasi. Yang pertama, yayasan yang mengajukan. Apabila kepala SPPG mengontrol kemudian menyetujui, oke approval. Jadi ada account maker, account approval. Barulah uang keluar," papar Sony.
Berita Terkait
-
Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis
-
Respons Arahan Presiden, BGN Segera Operasikan 900 SPPG untuk Jangkau Daerah Terpencil
-
Inabuyer B2B2G Bisa Jadi Jembatan UMKM Ikut Serta Program MBG
-
Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah
-
5 Motor Listrik dengan Spek Lebih Oke dari Motor Listrik MBG, Harga Lebih Murah Cuma Seperlimanya
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
Terkini
-
Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Laut Merah Milik Siapa? Iran Ancam Mau Menutupnya
-
WALHI Kritik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Satgas PKH: Waspada Ekspansi Militer di Ruang Sipil
-
Melihat Kapal Macet Mau ke Selat Hormuz Berdasarkan Data Pelacakan Maritim
-
Israel Hari Ini: Ancaman Roket Hizbullah hingga Serangan Lebah dan Cuaca Ekstrem
-
Predator Berkedok Jas Almamater: Mengapa Kampus Elite Gagal Melindungi Korban Kekerasan Seksual?
-
Lahan Sengketa di Tanah Abang, Ahli Waris Pakai Verponding Lawan Kementerian PKP
-
Perkuat Pengawasan Orang Asing di Bali, Imigrasi Kukuhkan Satgas Patroli Dharma Dewata
-
Jenderal Pakistan ke Teheran, Negosiasi AS dan Iran Berpotensi Berlanjut