- LBH Tani Nusantara melaporkan pakar hukum Feri Amsari ke Polda Metro Jaya pada Jumat, 17 April 2026 lalu.
- Laporan tersebut terkait dugaan penyebaran hoaks dan penghasutan akibat pernyataan Feri mengenai kebohongan program swasembada pangan pemerintah.
- Pelapor menilai pernyataan Feri memicu keresahan dan berpotensi memicu perpecahan antara petani serta pedagang di seluruh Indonesia.
“Kebetulan saya berada di Jakarta dan saya berkonsultasi dengan kawan-kawan, kita kan binaan dari Tani Merdeka Indonesia. Saya pikir kita perlu memberikan satu gerakan ya untuk bisa meredam semua ini. Kami berharap memang saudara Feri Amsari bisa membuktikan apa yang dia nyatakan," tuturnya.
Dedi juga mengaku siap menjadi saksi korban dalam laporan tersebut. Secara tegas, ia menyatakan keberatan atas pernyataan Feri yang dinilai meresahkan.
"Nah, kalau seandainya memang kita swasembada, apa persoalan yang memang menjadi narasi yang dibangun oleh seorang Feri Amsari? Apakah ingin memberikan suatu kegaduhan atau apa gitu?” ucapnya.
“Dan kalau memang data dia punya data dan didebatable, ya silakan. Nah ini kita minta untuk bisa dibuktikan. Ya minimal beliau minta maaflah sama masyarakat petani Indonesia," imbuh Dedi.
Sementara itu, hingga saat ini Feri Amsari belum bisa memberikan keterangan terkait laporan terhadap dirinya. Saat dihubungi, Feri mengaku sedang melakukan kegiatan diskusi.
"Masih diskusi," singkat Feri lewat pesan WhatsApp.
Feri Amsari sebelumnya menilai bahwa narasi swasembada pangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan ilusi.
Ia mengatakan bahwa jika Indonesia bisa swasembada pangan, pemerintah harus memberikan data soal impor beras yang sebelumnya mencapai 5,4 juta ton tiba-tiba menjadi nol pada tahun 2026.
Secara logika ekonomi dan pertanian, swasembada bisa dicapai bila ada penambahan luas sawah secara signifikan.
Baca Juga: Mengapa Prabowo Membeli Minyak Rusia?
“Kalau publik berprasangka baik Indonesia (bisa) swasembada pangan, pemerintah harus menjawab data terlebih dahulu. Kenapa tahun 2004-2005 Indonesia masih impor beras 5,4 juta ton, tiba-tiba pada 2026 jadi nol (tidak impor)?” kata Feri dalam acara “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Berita Terkait
-
Mengapa Prabowo Membeli Minyak Rusia?
-
Dukungan ke Saiful Mujani Mengalir dari Aktivis, Soroti Kebebasan Kritik di Era Prabowo Subianto
-
Dituding 'Menjilat' Prabowo Terkait Selat Hormuz, Gus Miftah: Ini Soal Keyakinan!
-
Kepada Bahlil, Prabowo Perintahkan Sikat Tambang Ilegal di Hutan: Diberi Waktu Satu Minggu
-
Usai Lawatan ke Eropa, Prabowo Langsung Tancap Gas Bahas Program Prioritas di Ratas
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
KPK Amankan 17 Orang dalam OTT Imigrasi, Eks Dirjen dan Kakanwil Jawa Barat Ikut Terjaring
-
DJKI Selesaikan 104 Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Mediasi
-
Rincian Korupsi Eks Kepala BGN: Proyek Sepeda Listrik MBG Hingga Sepatu
-
Kejagung Ungkap Detik-detik Penangkapan Dadan Hindayana dan Dua Eks Pimpinan BGN
-
Buru Wamen Imipas, KPK Dapat Info Silmy Karim Masih di Jakarta dan Sekitarnya
-
Ambisi Prabowo Saat 30 Ribu Dapur MBG Berjalan: 3 Juta Lapangan Pekerjaan Tercipta
-
Korupsi MBG, Kejagung Telusuri Ribuan SPPG yang Diduga Terafiliasi Dadan Hindayana
-
Wamen Imigrasi Silmy Karim Diburu KPK Terkait OTT, Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA?
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Gubernur Ahmad Luthfi Ingin Pemerataan Pendidikan di Lereng Gunung Sumbing dan Merbabu