- Pemprov Jawa Tengah menyediakan layanan kesehatan serta visum gratis bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tujuh rumah sakit provinsi.
- Layanan diberikan dengan memprioritaskan tindakan medis segera dan pendampingan UPTD PPA untuk memangkas birokrasi bagi korban kekerasan.
- Pemerintah terus berupaya mengatasi tantangan pemahaman staf rumah sakit serta mencari mitra baru untuk layanan tes DNA korban.
Namun, ia mendorong UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota untuk aktif mengedukasi RSUD setempat agar mengalokasikan anggaran dan memberikan layanan serupa.
"Kami berharap bisa mengoptimalkan rumah sakit yang ada di milik Pemda (kabupaten/kota)... Harapan kami, UPTD PPA kabupaten/kota bisa belajar bersama bagaimana kita memberikan layanan kesehatan terutama untuk perempuan dan anak secara cepat," tambahnya.
Kendala Tes DNA
Meski mengklaim layanan visum dan pemulihan medis telah berjalan baik, Della mengungkapkan adanya kendala besar dalam pemeriksaan DNA sejak tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh pembubaran lembaga Eijkman yang sebelumnya bekerja sama dengan Pemprov.
"Kami masih mencari pihak ketiga yang bisa diajak kerja sama untuk layanan DNA. Mudah-mudahan ada titik terang agar DNA ini bisa dikerjasamakan kembali, mungkin dengan BRIN, sehingga kita bisa memberikan layanan maksimal khususnya untuk kasus kekerasan seksual," pungkasnya.
Pemprov Jateng mengimbau bagi pendamping atau korban agar pendamping dapat berkoordinasi dengan UPTD setempat untuk memastikan korban memperoleh dukungan, termasuk pendampingan selama proses rujukan ke fasilitas layanan di kota lain. (Dinda Pramesti K)
Berita Terkait
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
Festival Balon Udara Perdana Boyolali, Dorong Wisata dan Ekonomi Lokal
-
Lokasi Tes Kesehatan Manajer Kopdes Merah Putih 2026 yang Diakui, Salah Dikit Bisa Gugur
-
Diterjang Banjir, 14 Desa di Sukoharjo Terendam dan Aktivitas Lumpuh
-
Penundaan Kongres, Tokoh Sepak Bola Jateng Desak PSSI Telaah Konflik Kepentingan
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi