- DPP GAMKI melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya pada 12 April 2026 atas tuduhan penistaan agama.
- Laporan tersebut terkait ceramah Jusuf Kalla di Masjid UGM pada Maret 2026 mengenai konsep syahid.
- Jusuf Kalla mempertimbangkan langkah hukum untuk membela diri dari fitnah dan menjaga nama baiknya secara personal.
Suara.com - Panggung politik nasional kembali memanas setelah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), secara resmi menyatakan pertimbangannya untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang melaporkannya ke kepolisian.
JK dituduh melakukan penistaan agama terkait materi ceramah yang disampaikannya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada momentum Ramadhan 1447 Hijriah atau Maret 2026 lalu.
'Serangan' ini memicu reaksi keras dari tokoh senior asal Bone tersebut yang merasa dirinya telah menjadi korban fitnah.
Ketegangan ini bermula ketika Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya pada 12 April 2026.
Laporan tersebut menyoroti pernyataan JK mengenai konsep "mati syahid" yang dianggap menyinggung sensitivitas antarumat beragama.
Menanggapi hal tersebut, Jusuf Kalla menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam melihat situasi yang berkembang.
"Kami akan pertimbangkan karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi," ujar JK, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (19/4/2026).
JK menilai bahwa pelaporan terhadap dirinya merupakan bentuk penyebaran informasi yang tidak berdasar dan merugikan nama baiknya secara personal maupun profesional.
"Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Semua memfitnah saya," katanya.
Baca Juga: JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
Meski merasa dirugikan, JK menyatakan tetap menyerahkan mekanisme teknis hukum sepenuhnya kepada tim kuasa hukum yang telah ditunjuk.
Dalam penjelasannya, JK menekankan bahwa kehadirannya di Masjid UGM pada 5 Maret 2026 adalah untuk memenuhi undangan ceramah dengan tema yang sangat spesifik, yakni perdamaian dan diplomasi.
Ceramah tersebut bertajuk Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar.
JK menggarisbawahi bahwa narasi yang ia bangun justru bertujuan untuk memberikan edukasi sejarah agar konflik serupa tidak terulang di masa depan.
"Acara di UGM itu, acara ceramah pada bulan puasa, seperti dilakukan di mana-mana, di masjid. Saya diundang, datang, karena temanya adalah perdamaian. Jadi, khususnya temanya tentang langkah-langkah ke perdamaian," jelasnya.
Dalam forum akademik tersebut, JK membedah anatomi 15 konflik besar yang pernah melanda Indonesia, mulai dari konflik ideologi hingga ekonomi.
Berita Terkait
-
JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
-
JK Bongkar Bukti Chat WA, Tolak Rismon dan Roy Suryo Terkait Buku 'Gibran EndGame'
-
Nasihat JK ke Jokowi Soal Ijazah: Kenapa Tidak Dikasih Lihat Agar Rakyat Tak Berkelahi
-
JK Murka Dituduh Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi: Mana Saya Kasih Rp 5 Miliar?
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Rosan Roeslani Lapor ke Prabowo: Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun
-
Pemicu Tersembunyi Kekerasan Digital di Kalangan Siswa, Salah Satunya Takut Dibilang Nggak Asyik
-
La Ode Ahmad: Koperasi Merah Putih Harus Jadi Pusat Ekonomi Desa, Bukan Cuma Proyek Fisik
-
Kawal Visi Transparansi, Jaga Desa Beri Penghargaan bagi Pelopor Desa Bebas Korupsi
-
Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Pandjaitan Bahas Strategi Jaga Stabilitas Ekonomi
-
Ketua API Kritik Pernyataan JK Soal Konflik Agama
-
KRL Mati Listrik di Lintas KebayoranSudimara, KAI Commuter Sebut Gangguan Gardu PLN
-
Dony Oskaria: Karyawan BUMN Harus Aktif Jelaskan Kebijakan Negara ke Publik
-
Kemlu Pastikan 13 WNI Selamat dari Kebakaran Besar di Malaysia, Begini Kondisinya
-
UU PPRT Disahkan: Menteri PPPA Pastikan Tak Ada Lagi Pekerja Tanpa Perlindungan