News / Internasional
Selasa, 21 April 2026 | 12:29 WIB
Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman saat mengumumkan projek The Line, lengkap dengan angkutan tanpa plusi lewat bawah kota [YouTube NEOM].
Baca 10 detik
  • Mohammed bin Salman menyatakan konflik Timur Tengah mengancam stabilitas kawasan serta mengganggu pasokan energi dan ekonomi global.
  • Arab Saudi berencana menjalin kerja sama dengan China untuk menjaga gencatan senjata dan keselamatan navigasi Selat Hormuz.
  • Pemerintah Iran menolak melanjutkan perundingan dengan delegasi Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung di Islamabad, Pakistan.

Suara.com - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menilai konflik bersenjata yang tengah berlangsung di Timur Tengah berpotensi mengganggu keamanan negara-negara Teluk, sekaligus berdampak besar pada pasokan energi global dan kinerja ekonomi dunia.

"Arab Saudi berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa dan perbedaan pendapat melalui dialog, serta berharap dapat mencegah terjadinya eskalasi lebih lanjut," kata Mohammed bin Salman.

Ia juga menyebut China sebagai negara besar yang dinilai konsisten mengedepankan sikap adil serta mendukung negara-negara Timur Tengah dalam memperkuat semangat bertetangga baik, dialog, dan kerja sama.

"Arab Saudi siap memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan China guna menjaga gencatan senjata, mencegah berulangnya permusuhan, menjamin keselamatan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, serta bekerja sama untuk menemukan jalan menuju perdamaian dan stabilitas yang langgeng di kawasan tersebut," ujarnya menambahkan.

Sementara itu, ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel masih belum mereda. Presiden Donald Trump bahkan mengeluarkan peringatan keras terkait kemungkinan eskalasi konflik.

"Banyak bom akan mulai meledak," kata Trump kepada PBS News, Senin (20/4/2026), saat ditanya mengenai potensi berakhirnya gencatan senjata dengan Iran.

Trump juga menyebut delegasi AS tengah menuju Islamabad, Pakistan, untuk melanjutkan putaran kedua perundingan dengan Iran setelah pertemuan sebelumnya pada 11 hingga 12 April belum menghasilkan kesepakatan.

Namun demikian, pemerintah Iran menegaskan tidak ada rencana untuk kembali ke meja perundingan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan sikap tersebut.

“Republik Islam Iran tidak menerima batas waktu atau ultimatum apa pun dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya,” kata Baqaei.

Baca Juga: Xi Jinping Tekankan Normalisasi Selat Hormuz Jadi Prioritas Global

(Antara)

Load More