Perdamaian AS - Iran Makin Runyam, Blokade Laut Donald Trump Sampai Samudra Hindia

Hingga saat ini, M/T Tifani dilaporkan masih berputar-putar di lokasi penyergapan menunggu keputusan status hukum kargo minyaknya.

Berdasarkan preseden hukum, Departemen Kehakiman AS berpotensi mengajukan penyitaan aset kargo tersebut sebagai barang bukti pelanggaran sanksi.

Kargo minyak mentah dalam jumlah besar itu dapat dinyatakan sebagai rampasan perang dan dialihkan menjadi milik pemerintah Amerika Serikat.

Namun, langkah keras ini justru berdampak buruk pada iklim perdamaian yang selama ini diupayakan oleh mediator internasional.

Pihak Iran menilai aksi cegat di tengah laut ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan yang telah dibangun bersama.

Tehran kini menunjukkan sikap yang lebih kaku dan enggan untuk melanjutkan dialog di meja perundingan sebagai bentuk protes.

Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Senin menyebut tindakan AS terhadap pelayaran Iran sebagai pelanggaran gencatan senjata yang mulai berlaku pada 8 April.

Insiden ini terjadi setelah Jenderal Dan Caine memperingatkan bahwa kapal-kapal Iran akan sulit lolos dari jangkauan global Angkatan Laut AS.

Ketegangan ini bermula dari sanksi berkepanjangan terhadap program nuklir dan ekspor komoditas Iran yang dianggap membiayai aktivitas militer.

Baca Juga: Militer Iran Siaga Tempur 100 Persen Tantang Serangan AS Meski Status Gencatan Senjata Diperpanjang

Sejauh ini, Iran telah menolak untuk mengirimkan delegasi ke babak baru pembicaraan damai yang direncanakan berlangsung di Pakistan.

Perluasan zona perburuan kapal di laut lepas oleh Amerika Serikat nampaknya hanya akan memperkeras posisi tawar Tehran di masa depan.