- Usulan tarik tarif di Selat Malaka ditolak mentah-mentah oleh Malaysia dan Singapura.
- Alasan utama penolakan adalah menjaga kebebasan navigasi laut sesuai hukum internasional UNCLOS.
- Keputusan sepihak berisiko merusak netralitas ASEAN di tengah persaingan Amerika dan China.
"ASEAN itu berbasis konsensus. Bahkan di tingkat komite kecil sekalipun, semua keputusan diambil bersama," tambah Hasan.
3. Ketakutan Kehilangan Posisi Netral
Bagi Malaysia, stabilitas navigasi di perairan ini adalah kunci kelangsungan hidup negara. Mereka berpegang teguh pada konsep Zona Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN).
“Kita negara perdagangan dengan ekonomi terbuka. Kita tidak bisa terlihat berpihak,” ujar Hasan. Ia memperingatkan bahwa keberpihakan hanya akan membuat laju ekonomi terganggu parah.
Oleh karena itu, ketiga negara pantai ini sangat solid menolak segala bentuk pungutan biaya. Mereka tidak ingin jalur logistik vital ini terhambat oleh kepentingan sesaat.
4. Tameng Bernama Hukum Laut UNCLOS
Langkah strategis bersama diambil guna menghindari senjataisasi jalur perdagangan seperti di wilayah lain. Aturan main yang dipakai mutlak merujuk pada hukum internasional yang diakui dunia.
"Terkait dengan Amerika dan China, kami telah memberi tahu keduanya, kami beroperasi berdasarkan UNCLOS," tegas Dr. Balakrishnan.
Hal ini menjadi bukti nyata bahwa negara Asia Tenggara menolak didikte asing.
Baca Juga: Media Malaysia Beberkan 3 Negara Terdampak Besar Jika Selat Malaka Kena Tarif
Singapura memastikan tidak akan terlibat dalam upaya penutupan rute di lingkungan mereka. Sikap serupa berlaku untuk ruang udara di atas perairan strategis tersebut.
5. Pantang Tunduk pada Washington dan Beijing
Persaingan ketat Amerika Serikat dan China membuat kawasan ini harus bersikap ekstra hati-hati. Singapura memilih langkah diplomasi mandiri murni tanpa adanya tekanan eksternal.
"Dan jika saya harus mengatakan tidak kepada Washington atau Beijing atau siapa pun, kami tidak akan gentar," tuturnya.
Keputusan yang mereka ambil murni demi kepentingan nasional jangka panjang sendiri.
Bahkan, Dr. Balakrishnan menyoroti bahaya luar biasa jika konflik fisik benar-benar pecah di Pasifik. Ia menyebut eskalasi di wilayah itu akan jauh lebih mengerikan ketimbang krisis logistik global lainnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
Terkini
-
Petaka Ban Bocor di Cengkareng: Sopir Boks Ditebas Celurit Begal Bermodus Tanya Alamat
-
Cerita Wamenkes Dante Hadapi Pasien yang Sebut Vaksin Hanya Akal-akalan Pemerintah
-
Konflik Selat Hormuz Berlanjut, Iran Tegaskan Gencatan Senjata Tidak Berlaku Selama Ada Blokade AS
-
Hakim Percepat Sidang Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hanya Diberi 3 Hari Hadirkan Saksi
-
Siapa Paolo Zampolli? Utusan Khusus Trump yang Usulkan Italia Gantikan Iran di Piala Dunia 2026
-
Longsor Intai Jakarta, BPBD DKI Petakan 9 Kecamatan Rawan
-
7 Fakta di Balik Kisah Haru Guru Honorer Azis: Viral karena Gowes 10 Km Tiap Hari
-
Mengapa Parpol Takut Jabatan Ketum Dibatasi? Pengamat: Tanda Takut Kehilangan Kendali Republik
-
PM Lebanon Sebut Israel Lakukan Kejahatan Perang Usai Serangan Udara Tewaskan Jurnalis Al Akhbar
-
Klaim Donald Trump Rezim Iran Pecah Terbantahkan dari Kenyataan Ini