Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi

Namun, di balik semangat inklusivitas tersebut, Gus Lilur mengingatkan bahwa standar kualitas kepemimpinan tetap menjadi prioritas utama. Siapa pun yang akan memimpin PBNU harus lolos dari standar moral yang telah ditetapkan agar organisasi tidak lagi terseret dalam isu-isu negatif yang merusak kepercayaan warga Nahdliyin.

"Di sinilah prinsip abuktor menjadi relevan, bukan soal asal-usul kader, tetapi soal integritasnya. Abuktor harus dimaknai sebagai standar minimum dalam proses Muktamar," katanya.

Lebih lanjut, Gus Lilur merinci dua poin utama dari implementasi prinsip "Abuktor" ini. Pertama, prinsip ini secara tegas menolak segala bentuk kepemimpinan yang telah tercemar oleh praktik korupsi, terutama yang bersentuhan
dengan dana publik atau layanan umat seperti haji.

Kedua, "Abuktor" juga menjadi benteng untuk melawan praktik politik uang (money politics) yang kerap membayangi forum-forum besar.

Penggunaan sumber daya negara atau kekuatan finansial untuk membeli dukungan suara dalam Muktamar dianggap sebagai ancaman serius bagi demokrasi internal NU.

Jika hal ini terjadi, maka kesucian Muktamar sebagai forum tertinggi para ulama akan luntur.

"Jika praktik ini dibiarkan, Muktamar NU akan kehilangan karakter sebagai forum ulama dan berubah menjadi arena transaksi," katanya.