- Komisi D DPRD DKI Jakarta mengkritik pengelolaan sampah yang belum maksimal dalam rapat LKPJ Gubernur bersama Dinas Lingkungan Hidup.
- Pemerintah menargetkan pengurangan volume sampah melalui implementasi masif program bank sampah berbasis masyarakat sebelum batas waktu Agustus 2026.
- Kementerian Lingkungan Hidup akan membatasi pembuangan sampah ke TPST Bantargebang mulai Agustus 2026 akibat kondisi lahan yang sudah jenuh.
Suara.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta memberikan sorotan tajam terhadap evaluasi dan strategi pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi persoalan pelik di ibu kota.
Persoalan ini mencuat dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2025 yang digelar bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menilai bahwa implementasi kebijakan yang sudah berjalan selama ini masih jauh dari kata maksimal.
“Ini PR berat yang sudah dilakukan kemarin saja bertahun-tahun dengan adanya Pergub 77 (tahun 2020), sepertinya masih kurang maksimal,” ujar Yuke, Kamis (23/4/2026).
Yuke menegaskan, upaya percepatan pengelolaan sampah tidak hanya terpaku pada proyek percontohan yang berlokasi di Rorotan semata.
Ia mendorong agar keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti Program Bank Sampah segera diimplementasikan secara masif di wilayah lain.
“Tinggal copy paste ke yang lain,” kata Yuke.
Kendati demikian, politisi PDIP itu mengingatkan ketersediaan data akurat sangat krusial sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
“Data RW mana, bank sampah mana yang sudah optimal dan mana yang belum,” ucap Yuke.
Baca Juga: Sistem Mitigasi Dinilai Pincang, DPRD DKI Minta MRT Jakarta Perkuat Pasokan Listrik
Urgensi penanganan sampah ini semakin mendesak, mengingat Kementerian Lingkungan Hidup bakal membatasi pembuangan sampah ke TPST Bantargebang mulai 1 Agustus 2026.
Kebijakan pembatasan diambil lantaran daya tampung TPST Bantargebang sudah mencapai titik jenuh, hingga sempat memicu insiden longsor.
Oleh sebab itu, Yuke terus memacu keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar target pengelolaan sampah mandiri dapat tercapai sebelum tenggat waktu.
“Di Agustus, kami berharap sudah bisa milah, sudah bisa diangkutnya juga terjadwal,” tuturnya.
Langkah ini diharapkan mampu mereduksi volume sampah ke TPST Bantargebang, yang saat ini menyentuh angka sekitar 8.000 ton per hari.
“Tahun 2027 kita juga harus atur strateginya seperti apa, penganggarannya seperti apa,” ungkap Yuke.
Berita Terkait
-
Sistem Mitigasi Dinilai Pincang, DPRD DKI Minta MRT Jakarta Perkuat Pasokan Listrik
-
Bank Jakarta Bakal Ambil Peran Orkestrator Ekonomi Ibu Kota
-
Kerja 36 Jam hingga Tidur di Lorong, Kasatpol PP DKI: 35 Anggota Saya Meninggal Dalam Setahun!
-
Terjun dari Lantai 4: Satu PRT di Benhil Tewas, Dugaan Dikurung Majikan Masih Diselidiki Polisi
-
Permainan Indah Persija Tak Bertuah, Mauricio Souza Gerah: Kami Harus Bisa Cetak Gol!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga
-
KPK: Bukan Hanya Khalid Basalamah, Sejumlah PIHK Juga Kembalikan Uang Kasus Haji
-
Resmi! Seskab Teddy Emban Tugas Baru Sebagai Duta Sekolah Rakyat
-
BPJS Kesehatan Angkat Raffi Ahmad Jadi Duta Kehormatan: Dorong Edukasi dan Gaya Hidup Sehat
-
Khalid Basalamah Ngaku Kenal Bos Maktour Fuad Hasan, Tapi Tak Pernah Bahas Kuota Haji
-
Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
-
Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang Rp8,4 Miliar ke KPK: Kami Tidak Tahu Itu Uang Apa
-
Terseret Kasus Korupsi Haji Gus Yaqut, Khalid Basalamah Ngaku Jadi Korban: Kami Sudah Bayar Hotel