Dorong Transparansi Pendanaan NGO, Mahasiswa Minta Negara Perkuat Pengawasan

Suara.com - Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah Jawa Timur mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan terhadap pendanaan lembaga swadaya masyarakat (NGO), khususnya yang berasal dari luar negeri.

Mereka menilai transparansi dan akuntabilitas pendanaan organisasi sipil menjadi isu penting demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan aktivitas NGO tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Mapolda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jumat (24/4/2026).

Massa aksi menekankan bahwa keterbukaan informasi terkait sumber pendanaan NGO harus menjadi perhatian serius negara.

Koordinator aksi, Figo, menyebut masih ada sejumlah NGO di Indonesia yang diduga menerima pendanaan asing namun tidak terbuka kepada publik mengenai sumber dana tersebut.

Menurutnya, kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan serius bila tidak diawasi secara ketat.

“Penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan atensi terhadap fenomena ini. Negara jangan diam karena persatuan dan stabilitas nasional sedang dipertaruhkan,” kata Figo saat berorasi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Jatim, Surabaya.

Ia menegaskan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam aliran dana asing ke NGO, negara harus segera mengambil tindakan tegas.

“Jika memang menemukan ada indikasi itu, negara harus mengambil sikap tegas. Jangan diam, jangan baru bertindak jika keadaan sudah semakin parah,” ujarnya.

Baca Juga: Mahasiswa Doktoral USF Tewas Misterius, Diduga Dibunuh Teman Sekamar

Selain mendesak penegakan hukum, ISMEI Jatim juga meminta pemerintah memperkuat regulasi terkait transparansi pendanaan NGO.

Mereka menilai perkembangan global dan derasnya arus modal internasional menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif dan ketat.

Mahasiswa menyoroti semakin banyaknya organisasi swadaya masyarakat yang beroperasi di Indonesia, sehingga mekanisme pengawasan dinilai perlu diperbarui agar tata kelola organisasi sipil tetap akuntabel dan profesional.

Aksi berlangsung damai dan ditutup dengan penyerahan pernyataan sikap kepada aparat penegak hukum.

ISMEI Jatim berharap langkah tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan NGO di Indonesia.

Dalam pernyataan sikapnya, ISMEI Jatim menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni mendesak Polri dan Kejaksaan mengusut dugaan aliran dana asing ke NGO yang dianggap meresahkan, meminta pemerintah memperketat regulasi transparansi pendanaan lembaga swadaya masyarakat, serta mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi intervensi asing.