6 Fakta Video Dua WNI Ngaku Dijadikan 'Budak' dan Layani 450 Pria di Arab Saudi

Suara.com - Publik digegerkan dengan video dugaan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Arab Saudi. Keduanya mengaku terjebak dalam sindikat prostitusi dan mengalami eksploitasi. Kasus ini pun langsung menarik perhatian otoritas terkait untuk melakukan penyelidikan mendalam.

Berikut adalah deretan fakta yang berhasil dihimpun Redaksi Suara.com mengenai kasus dugaan TPPO dan eksploitasi seksual yang menimpa kedua Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut:

1. Video Pengakuan Viral di Media Sosial

Kasus ini mencuat setelah video pengakuan kedua korban diunggah oleh akun Instagram @bisikanneti pada Rabu (29/4/2025). Dalam rekaman tersebut, tampak raut ketakutan yang mendalam dari kedua wanita tersebut saat menceritakan pengalaman pahit mereka.

Informasi ini kemudian semakin luas dibicarakan hingga memasuki bulan Mei 2026, memicu desakan publik agar pemerintah segera bertindak.

Salah satu poin paling mengejutkan dalam pengakuan tersebut adalah jumlah pria yang harus mereka layani. Mereka mengklaim berada di bawah tekanan target yang sangat berat demi mendapatkan upah. "Jadi dalam sebulan harus layani 450 pria. Kalau nggak sampe target nggak dapat gaji," ungkap salah satu wanita dalam video tersebut dengan nada suara bergetar.

2. Modus Iming-Iming Pekerjaan via WhatsApp

Video viral ini menunjukkan, awalnya berasal dari tawaran pekerjaan di Arab Saudi oleh seorang pekerja lapangan perempuan berinisial N melalui pesan singkat. Namun, sesampainya di sana, kenyataan pahit justru menanti. Keduanya dipertemukan dengan perempuan lain berinisial Z.

"Jadi N ini iming-iming di WA untuk kerja di Arab Saudi. Tapi ketemu dengan Z. Di sana kami disekap untuk melayani pria," tutur salah satu korban menjelaskan skema penipuan yang mereka alami.

Baca Juga: Viral Pria di Depok Halangi dan Tendang Ambulans Hingga Penyok, Kini Berakhir Diciduk Polisi

3. PMI Kabur

Meskipun dalam kondisi disekap dan diawasi ketat, keberanian kedua PMI ini akhirnya muncul saat ada kesempatan. Mereka memanfaatkan momen ketika diajak berbelanja ke sebuah pusat perbelanjaan untuk melarikan diri.

"Tapi kami bisa kabur saat belanja ke salah satu mal," tambah wanita tersebut dalam video yang viral.

Setelah berhasil lolos, mereka menuju sebuah restoran Indonesia dan bertemu dengan seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial KD.

4. Hasil Investigasi KBRI Riyadh dan Kemlu: Video Viral Dipotong

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Direktorat Pelindungan WNI bersama KBRI Riyadh bergerak cepat mencari keberadaan korban. Hasil pendalaman mengungkap bahwa kedua PMI ini sebenarnya tiba di Arab Saudi pada akhir Januari 2026.

Awalnya mereka bekerja pada majikan resmi, namun merasa tidak nyaman. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh oknum WNI lain yang menawarkan pekerjaan baru pada pertengahan Februari 2026.

"Pada pertengahan Februari 2026, kedua PMI tersebut dijemput oleh pihak dimaksud. Setelah dijemput, keduanya baru mengetahui bahwa mereka diduga akan dibawa ke tempat yang mengarah pada praktik prostitusi," jelas pihak Kemlu dalam siaran pers resminya.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI akhirnya memberikan pernyataan resmi untuk meluruskan pemberitaan yang beredar mengenai dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Arab Saudi.

Pihak kementerian menegaskan bahwa terdapat misinformasi yang cukup signifikan akibat potongan video viral di media sosial yang tidak utuh.

Menurut penelusuran, rekaman video yang memicu kegaduhan tersebut pertama kali diunggah oleh seseorang berinisial KD melalui platform Facebook. S

ayangnya, konten tersebut kemudian disebarluaskan kembali oleh berbagai akun Instagram tanpa izin dalam kondisi yang sudah dipotong-potong. Ironisnya, potongan video yang tidak proporsional inilah yang kemudian dijadikan referensi oleh sejumlah media dalam menyusun pemberitaan.

5. Klarifikasi Angka "450 Orang" 

Salah satu poin yang paling menyita perhatian publik adalah narasi yang menyebutkan bahwa kedua PMI tersebut telah dipaksa melayani 450 orang. Namun, Kemlu secara tegas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan telah keluar dari konteks yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil klarifikasi langsung yang dilakukan oleh KBRI Riyadh, angka "450 orang" yang diucapkan dalam video tersebut bukanlah jumlah kejadian yang sudah dialami oleh korban.

Sebaliknya, ucapan itu merujuk pada bentuk ancaman psikologis yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban jika mereka tidak menuruti kemauan penyekap.

Kedua PMI yang bersangkutan juga merasa dirugikan dengan beredarnya potongan video tersebut karena telah menciptakan persepsi keliru di tengah masyarakat.

6. Korban Disekap Sekitar Seminggu

Informasi valid yang berhasil dihimpun oleh tim perlindungan WNI menunjukkan bahwa kedua korban berada di lokasi penyekapan dalam waktu yang relatif singkat, yakni sekitar satu hingga dua hari. Beruntung, keduanya berhasil melarikan diri sebelum praktik eksploitasi seksual benar-benar terjadi.

Meski berhasil lolos dari eksploitasi sebagai pekerja seks, Kemlu menegaskan bahwa keduanya tetap dikategorikan sebagai korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal ini didasari atas tindakan penculikan, penyekapan, intimidasi, serta kekerasan fisik yang sempat mereka alami selama berada dalam kuasa para pelaku.

"Fakta yang diperoleh langsung dari kedua PMI menunjukkan bahwa mereka berada di lokasi penyekapan selama 1-2 hari dan berhasil keluar sebelum mengalami eksploitasi sebagai pekerja seks komersial. Namun demikian, kedua PMI tetap merupakan korban dugaan TPPO karena telah mengalami penculikan, penyekapan, intimidasi, serta kekerasan fisik," jelas pihak Kemlu dalam keterangan resminya.

Hingga saat ini, KBRI Riyadh terus memberikan pengawalan ketat dan pendampingan psikologis maupun hukum kepada kedua korban.

Otoritas Indonesia di Arab Saudi juga terus menjalin koordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk mengejar pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut.

Menyikapi fenomena ini, Kemlu mengimbau kepada media massa dan masyarakat luas agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Publik diminta untuk selalu melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi sebelum membagikan narasi yang sensitif.