Pakar Militer Minta Kemenhan RI Tak Asal Beli Kapal Tanpa Rudal, Sindir Tren Alutsista Ompong

Suara.com - Sejumlah pakar pertahanan nasional mendesak agar Kementerian Pertahanan RI yang dipimpin Sjafrie Sjamsoeddin, 'mereformasi' program modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista, termasuk mengenai pengadaannya.

Menurut mereka, agenda modernisasi kekuatan pertahanan Indonesia tengah menjadi sorotan tajam.

Meski pemerintah gencar melakukan pengadaan alutsista dalam beberapa tahun terakhir, satu pertanyaan besar menyeruak: apakah alutsista canggih tersebut benar-benar siap tempur? Ataukah sekadar menjadi 'pajangan', tanpa sistem persenjataan dan dukungan logistik yang lengkap?

Persoalan krusial ini dikupas habis dalam Talkshow Ngopi (Ngobrolin Pertahanan Indonesia), yang dirilis Marapi Consulting & Advisory.

Para pakar militer dan praktisi pertahanan, memberikan peringatan keras bahwa sistem pengadaan yang bersifat parsial—mendahulukan pembelian wahana (platform) tanpa paket persenjataan dan pemeliharaan—adalah "bad lesson" atau pelajaran buruk masa lalu yang tidak boleh terulang.

'Operational Readiness': Rumus Baku yang Terabaikan?

Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas), Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, mengkritisi keras pola perencanaan Kemenhan RI yang tidak komprehensif.

Menurutnya, kesiapan operasi (operational readiness) memiliki rumus baku yang tidak bisa ditawar.

"Standar militer di dunia menyatakan, kesiapan operasi itu adalah penjumlahan platform dikali senjata, dikali awaknya yang terlatih, dikali integrated logistic support (ILS)nya, dan seterusnya," tegas Jan Pieter, dikutip hari Jumat (15/5/2026).

Baca Juga: TNI AL Siapkan Pangkalan untuk Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Target Tiba Sebelum HUT TNI

Ia memperingatkan risiko besar jika pemerintah hanya membeli platform, seperti kapal atau pesawat, tanpa memikirkan sistem persenjataan dan dukungan logistik sejak awal kontrak.

Jan Pieter mendesak agar prinsip "mission oriented" dipegang teguh oleh Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan.

"Bad lesson dari masa lalu semestinya tidak perlu diulangi. Saat ini kita masa damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membuat kontrak perawatan jangka panjang," lanjutnya.

'Kanibalisme' Anggaran dan Nasib Kapal PPA Tanpa Rudal

Kritik senada datang dari Alman Helvas Ali, pengamat militer dan Konsultan Marapi Consulting & Advisory.

Alman menyoroti fakta pahit di lapangan, mengenai pengadaan kapal perang terbaru jenis PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura) yang hingga kini belum dilengkapi rudal buatan MBDA.

Masalahnya kian pelik, karena masa tunggu pesanan rudal kini melonjak menjadi 3-5 tahun akibat gangguan suplai bahan baku global dan dampak perang Rusia-Ukraina.

"Dalam kontrak pengadaan PPA tidak disertai kontrak pengadaan suku cadang, masih mengandalkan warranty pabrik yang memiliki masa jam putar," ungkap Alman.

Lebih jauh, Alman membedah kerawanan dari sisi anggaran. Selama ini, pengadaan platform sering mengandalkan pinjaman luar negeri (PLN), namun tidak dibarengi dengan kenaikan anggaran pemeliharaan (Rupiah Murni) secara otomatis. Akibatnya, muncul praktik 'kanibalisme' anggaran.

"Sayangnya selama ini masuknya alutsista baru tidak diikuti dengan alokasi anggaran pemeliharaan, sehingga terkadang anggaran pemeliharaan untuk alutsista lama dialihkan untuk alutsista baru agar bisa beroperasi atau sistem tambal sulam," jelas Alman.

Perencanaan Berlapis dan Transisi di Kemhan

Di sisi lain, Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit, memberikan perspektif mengenai mekanisme perencanaan yang sebenarnya sudah teratur dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakkumhanneg).

Ia menyebut, penambahan kekuatan harus selalu menyesuaikan dengan keterbatasan keuangan negara.

"Untuk perencanaan, semua sudah tercakup, hanya pelaksanaannya bertahap diisi, mulai dari platform dulu," kata mantan Kepala Bakamla RI tersebut.

Meski dilakukan bertahap, ia meyakinkan bahwa setiap pembelian platform tetap memikirkan sistem senjata yang sesuai dengan prediksi ancaman.

Namun, Alman Helvas Ali memberikan catatan tambahan mengenai kebijakan baru yang menarik urusan pemeliharaan dan perawatan (harwat) ke bawah kendali Kemhan RI. Selama ini, urusan harwat berada di bawah masing-masing matra TNI.

"Kebijakan penarikan pemeliharaan dan perawatan menjadi di bawah Kemhan harusnya melalui masa transisi, karena selama ini di matra. Ini agar Kemhan siap secara total, karena Kemhan sebelumnya tidak pernah melakukan," tegas Alman.

Menuju Roadmap 25 Tahun

Menutup diskusi tersebut, para narasumber sepakat bahwa kemandirian pertahanan tidak bisa dibangun secara instan.

Diperlukan rencana jangka panjang yang konsisten, minimal untuk rentang waktu 25 tahun ke depan.

Kebijakan ini harus bersifat lintas kepemimpinan sehingga siapa pun Presiden yang menjabat, arah industri pertahanan tetap konsisten.

Pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri juga harus difokuskan pada kemampuan pemeliharaan mandiri melalui kerja sama dengan pabrikan luar negeri.

Hal ini krusial agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada "technical assistant" dari luar negeri setiap kali terjadi kerusakan alutsista.

Kesiapan operasional nasional hanya bisa dicapai jika Indonesia memiliki kendali penuh atas perawatan senjatanya sendiri.