News / Metropolitan
Sabtu, 30 Mei 2026 | 06:00 WIB
Ilustrasi rokok. (Pixabay/@realworkhard)
Baca 10 detik
  • Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia menolak rencana Kemenkes terkait standardisasi kemasan rokok dalam RPMK karena memberatkan pedagang kecil.
  • Kebijakan penyeragaman kemasan dikhawatirkan memicu peredaran rokok ilegal dan menurunkan pendapatan pedagang yang bergantung pada penjualan rokok resmi.
  • APKLI mengkritik kurangnya pelibatan pelaku usaha dalam proses penyusunan aturan yang berpotensi berdampak pada 3,9 juta pedagang kecil.

Ia menilai aspek ekonomi dan dampaknya terhadap pedagang kecil perlu mendapat perhatian yang lebih serius dalam proses pembahasan kebijakan.

Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, APKLI meminta pemerintah menyusun RPMK secara lebih bijaksana dan proporsional.

Organisasi tersebut berharap pembahasan regulasi dapat melibatkan seluruh pihak terkait untuk menemukan titik tengah antara kepentingan kesehatan dan ekonomi.

Ali menambahkan, ekosistem pertembakauan selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui sektor cukai dan pajak.

Selain itu, sektor tersebut juga disebut menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu hingga hilir.

"Jangan lupakan kontribusi ekosistem pertembakauan di Indonesia sangat besar dan strategis dalam tata kelola bangsa dan negara. Lebih dari 10 persen dari total penerimaan negara berasal dari sektor cukai dan pajak ekosistem pertembakauan, serta menciptakan lapangan kerja sekitar 6 juta orang dari hulu hingga hilir," tutup Ali.

Load More