DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Anggaran dengan BGN, Ada Apa?

Suara.com - DPR mendadak gelar rapat tertutup dengan BGN. Kabar ini menuai sorotan terkait keterbukaan informasi bagi rakyat.

Di tengah kabar ini, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengklarifikasi mengenai mekanisme penyelenggaraan rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang diputuskan berlangsung secara tertutup untuk umum.

Langkah pembatasan akses informasi ini sengaja diambil demi memelihara validitas serta akurasi data finansial yang tengah digodok bersama mitra kerja eksekutif tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menguraikan bahwa berdasarkan regulasi prosedural yang berlaku di Parlemen, pembahasan yang menyangkut aspek pengalokasian anggaran kedinasan memang lazimnya diselenggarakan dalam koridor persidangan tertutup.

"Rapat di Komisi IX memang selama ini dilakukan tertutup ketika membahas anggaran. Tadi kita juga sempat menanyakan kepada teman-teman BGN apakah tetap melanjutkan seperti kebiasaan, dan akhirnya kita putuskan untuk tertutup," urai Charles Honoris di sela-sela reses persidangan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Alokasi Fiskal 2027 Masih Menggunakan Dokumen Warisan

Lebih mendalam, Charles membeberkan bahwa nota pagu anggaran indikatif untuk tahun anggaran 2027 yang dipaparkan dalam forum tersebut nyatanya belum merepresentasikan peta jalan kerja riil dari jajaran manajemen BGN yang menjabat saat ini.

Dokumen rancangan finansial tersebut diketahui merupakan produk hukum warisan dari susunan kepemimpinan atau kepengurusan lembaga periode terdahulu.

"Salah satu alasannya adalah karena memang untuk anggaran 2027 yang disajikan kepada kita hari ini bukan anggaran yang ingin digunakan. Pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu yang disiapkan oleh pengurus lama, kepemimpinan lama," tutur Charles menambahkan rincian masalahnya.

Baca Juga: Ada Apa? Rapat Perdana Anggaran BGN di DPR Mendadak Digelar Tertutup

Saat ini, otoritas internal Badan Gizi Nasional dilaporkan memerlukan tenggat waktu tambahan guna merombak serta menyusun ulang program kerja strategis yang akan dieksekusi pada tahun 2027.

Proses pembenahan ini mencakup verifikasi faktual terhadap basis data jumlah kelompok masyarakat yang akan ditetapkan sebagai penerima manfaat jaminan gizi nasional.

Oleh sebab itu, Charles menegaskan bahwa seluruh nominal angka yang tercantum dalam rujukan saat ini masih bersifat dinamis, tidak akurat, dan jauh dari kata final. Atas dasar pertimbangan matang tersebut, seluruh fraksi di Komisi IX bersepakat untuk tidak mengekspos jalannya perdebatan ke ruang publik guna menangkal munculnya kebingungan serta salah tafsir di tengah masyarakat luas.

"Apapun anggaran yang ditampilkan saat ini bukan anggaran yang akurat. Sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi," pungkas politisi tersebut.

Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional beserta seluruh jajaran eselon tersebut sejatinya telah dijadwalkan bergulir sejak Senin (15/6) pagi.

Sifat kerahasiaan sidang ini diputuskan secara mufakat tepat saat pembukaan sesi pembuka yang dinakhodai oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI lainnya, Nihayatul Wafiroh.