Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengapresiasi adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri pada pertengahan 2026.

Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Litbang Kompas, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara kini menyentuh angka 82,4 persen.

Menurut Sari, lonjakan angka kepercayaan ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan refleksi dari apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sari, yang sebelumnya memiliki rekam jejak sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, memandang  Polri telah berhasil menjawab kritik publik dengan perbaikan kinerja yang konkret.

“Tentu saja kepercayaan publik tak bisa dibangun hanya berdasarkan narasi, tapi kerja nyata yang konsisten. Saat publik mulai merasakan perubahan dalam pelayanan, penegakan hukum, dan kehadiran negara melalui Polri, maka kepercayaan itu tumbuh secara organik," kata Sari, Sabtu (27/6/2026).

Fokus pada Isu Krusial: Judi Online hingga TPPO

Meningkatnya kepercayaan publik ini tidak terlepas dari agresivitas Polri, dalam menangani kasus-kasus yang menjadi keresahan masyarakat perkotaan hingga pelosok daerah.

Komisi III DPR RI mencatat adanya peningkatan performa kepolisian dalam memberantas praktik judi online yang kian meresahkan, tindak pidana siber, hingga peredaran narkotika yang menyasar generasi muda.

Selain itu, perhatian khusus Polri terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga menjadi poin krusial yang mendongkrak persepsi positif.

Pada era digital ini, Polri juga dinilai adaptif dengan memperkuat infrastruktur pelayanan publik berbasis teknologi, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan menjadi lebih transparan dan cepat.

Sari Yuliati menekankan profesionalisme Polri juga diuji, melalui keberanian institusi dalam melakukan pembersihan internal.

Menurutnya, ketegasan terhadap oknum anggota yang melanggar aturan adalah sinyal kuat bahwa Polri serius dalam berbenah.

“Membangun institusi yang profesional, bersih, dan dipercaya masyarakat tentu saja harus berani menindak anggota sendiri. Jadi, akuntabilitas Polri adalah fondasi utama penegakan hukum," kata dia.

UU Polri Sebagai Momentum Transformasi

Selain aspek operasional, penguatan dari sisi regulasi juga menjadi sorotan. Sari menilai, pengesahan perubahan Undang-Undang (UU) tentang Polri menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkokoh kelembagaan.