Nadiem Makarim Siapkan Saksi Baru di Tahap Banding untuk Lawan Vonis 10 Tahun

Suara.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mulai menyusun langkah untuk melawan vonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pekan ini, tim kuasa hukumnya memastikan akan menyerahkan memori banding ke pengadilan.

Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, mengatakan pihaknya telah lebih dulu mengajukan pernyataan banding pada pekan lalu. Tahap berikutnya adalah menyerahkan memori banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan majelis hakim.

"Jadi kami sudah resmi mengajukan pernyataan banding minggu lalu hari Rabu, dan kami dalam minggu ini akan menyerahkan memori bandingnya," kata Ari di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).

Menurut Ari, salah satu alasan banding adalah karena majelis hakim dinilai mengabaikan sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan. Sebaliknya, ada pula hal-hal yang menurut tim kuasa hukum justru tidak pernah terungkap di persidangan tetapi dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan.

"Lalu terhadap fakta-fakta yang tidak ada tapi masuk dalam putusan, kami juga mohon kepada pengadilan banding untuk mengoreksinya dalam proses itu," ujarnya.

Selain meminta pengadilan tinggi mengoreksi putusan, tim kuasa hukum juga berencana mengajukan saksi dan ahli tambahan pada proses banding.

"Kami juga akan mencoba mengajukan kembali beberapa saksi dan beberapa ahli tambahan dalam proses banding tersebut. Semoga ini bisa diterima dan bisa diputus oleh majelis hakim," ungkap Ari.

Vonis 10 Tahun Penjara

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim setelah dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) periode 2019–2022.

Baca Juga: Ucapan Ulang Tahun Dasco untuk Nadiem Picu Spekulasi, Begini Penjelasannya!

Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp1 miliar.

Apabila denda tidak dibayar sesuai ketentuan, harta kekayaan Nadiem dapat disita dan dilelang. Jika nilainya tidak mencukupi, hukuman tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Majelis hakim juga menghukum Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar.

Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang tersebut tidak dibayarkan, jaksa berwenang menyita dan melelang aset milik Nadiem. Apabila hartanya tidak mencukupi, hukuman itu akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.