Daya Tampung SMA Negeri Terbatas, DPRD Jakarta Temukan Anak 17 Tahun Belum Pernah Sekolah

Suara.com - Kapasitas kursi sekolah negeri di Jakarta Barat diklaim jauh dari cukup untuk menampung seluruh calon peserta didik menjelang tahun ajaran baru.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ia terima, daya tampung SD negeri di Jakarta Barat baru sekitar 60 persen, SMP sekitar 50 persen, dan SMA hanya sekitar 34 persen.

"Ini data dari Jakarta Barat yang saya baca ya. Untuk SD aja baru sekitar 60 persen yang bisa ditampung, untuk SMP cuma 50-an persen, dan untuk SMA itu cuma 30-an persen, 34 persen kalau saya tidak salah," kata Kevin di DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Minimnya daya tampung tersebut, menurut Kevin, membuat proses seleksi penerimaan siswa berlangsung sangat ketat.

Akibat ketatnya seleksi itu, banyak calon siswa yang akhirnya terpaksa memilih sekolah swasta dengan biaya yang tidak murah.

"Karena ketat, akhirnya opsi mereka pilihannya adalah ke swasta, di mana swasta tentu membebani biaya pendidikan yang cukup tinggi ya sekarang. Bahkan, sekolah-sekolah yang biasa aja sudah mendekati Rp400.000-Rp500.000 per bulan gitu ya, belum sistem bayar masuknya dan lain sebagainya," ujar Kevin.

Persoalan ini semakin mengkhawatirkan karena timnya menemukan langsung di lapangan ada anak yang hingga usia 17 tahun belum pernah duduk di bangku sekolah.

"Kami juga menemukan di lapangan bahwa ada anak yang bahkan usia 17 tahun itu belum merasakan bangku sekolah. Bayangkan, betapa rumitnya kondisi itu dan terjadi di Jakarta," sorot Kevin.

Untuk menangani persoalan tersebut, Kevin bersama timnya membuka posko pengaduan yang menyasar anak tidak sekolah (ATS) maupun anak yang putus sekolah di tengah jalan.

Baca Juga: Jangan Terkecoh Label Inklusif, Ini 5 Cara Memilih Lingkungan Belajar yang Tepat untuk Anak

Posko dibuka atas dasar kerja sama dengan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar anak-anak tetap bisa diterima sekolah, meski terkendala masalah administrasi.

Kevin menyebutkan, laporan yang masuk ke posko sudah mencapai puluhan kasus.

"Kemarin kami dapat di wilayah Taman Sari saja ada 19. Kemudian di Grogol Petamburan ada puluhan. Ini masih kami tampung terus," papar Kevin.

Penanganan kasus dikebut karena tahun ajaran baru akan dimulai pada Senin (13/7/2026) pekan depan.

Selain soal daya tampung, Kevin juga menyoroti sistem zonasi yang dinilai belum berkeadilan akibat sebaran sekolah negeri yang tidak merata.

"Sistem zonasi juga masih menyulitkan karena penyebaran sekolah juga masih belum merata. Akibatnya, ada sekolah-sekolah yang memang terpusat di titik tertentu sehingga sulit diakses bagi anak lain di titik yang berjauhan," katanya.

Sebagai solusi, Kevin mengusulkan agar pemerintah menggandeng pihak swasta melalui skema subsidi, alih-alih membangun gedung sekolah baru.

"Kalau memang kapasitasnya dicukupi dari pihak swasta, harusnya ada proses subsidi dari pemerintah, nggak perlu bangun bangunan baru. Sehingga memanfaatkan sekolah swasta yang ada, tetapi harus tuntas bentuk kerja samanya seperti apa. Itu yang kami harapkan," pungkas Kevin.