- Badan Gizi Nasional melanjutkan program Makan Bergizi Gratis dengan menu protein hewani pada hari pertama sekolah ajaran 2026/2027.
- Sosiolog Zuly Qodir menyoroti dugaan korupsi serta kelemahan desain perencanaan yang tergesa-gesa dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
- Pemerintah didesak memprioritaskan pembenahan tata kelola dan pengawasan sistem untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis.
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah kembali bergulir pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026/2027. Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan mewajibkan menu protein hewani berupa daging tersedia pada hari pertama sebagai upaya menjaga kualitas gizi peserta didik.
Sosiolog Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, memberikan catatan terkait program MBG yang masih terus berjalan meski berbagai persoalan termasuk korupsi masih membayangi.
Ia menilai tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar memastikan kualitas menu. Melainkan membenahi tata kelola program yang belakangan diterpa dugaan korupsi.
Menurut Zuly, pembenahan tata kelola MBG tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menilai kompleksitas persoalan yang muncul membuat proses perbaikan membutuhkan waktu.
"Saya kok agak pesimis ya, kalau dalam waktu cepat akan segera terjadi penataan yang baik karena gelombang atau karena kejahatannya itu sudah merangsek ke mana-mana gitu," kata Zuly kepada Suara.com, Selasa (14/7/2026).
Apabila dugaan penyimpangan melibatkan sebagian besar pelaksana program, maka kondisi tersebut menunjukkan persoalan mendasar pada perencanaan MBG.
Zuly menyebut desain program sejak awal yang disusun memang terlalu terburu-buru. Sehingga sangat berpotensi membuka ruang terjadinya berbagai penyimpangan.
"Kalau yang melakukan kejahatan itu adalah di atas 70 persen berarti kan sebetulnya ini kegagalan karena desainnya dari awal yang agak kurang baik sih. Terlalu tergesa-gesa," tandasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan pembenahan sistem pengawasan dan tata kelola. Sebelum berfokus pada aspek teknis pelaksanaan, termasuk penyediaan menu.
Baca Juga: LPSK Tolak JC Sony Sonjaya: Dianggap Pelaku Utama dan Belum Berkomitmen Kembalikan Aset Korupsi MBG
Dengan begitu, program MBG tidak hanya berjalan kembali, tetapi juga mampu memulihkan kepercayaan publik di tengah sorotan atas dugaan korupsi yang masih bergulir.
"Cuma kan yang paling penting adalah tata kelola pengawasan dan segala macam sekarang ini harus dibenahi," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Rumor Kuntadi Jadi Jampidsus Mencuat, Jaksa Agung Beri Respons Singkat
-
Tak Percaya Polri dan Kejagung, SEMA UGM Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Disimpan Dalam Koper President! Don Ritto Tak Berani Ungkap Pengusaha Pemilik Duit di Cafe de'Clan
-
Roy Suryo Gugat Pasal Peretasan di Praperadilan, Tim Hukum Uji Bukti Lewat Komputer Pengadilan
-
Ledakan di MAN 3 Padang, Densus 88 Sebut Pelaku Terinspirasi Kasus Bom SMAN 72 Jakarta
-
DPR RI Terima Delegasi California, Bahas Kerja Sama Perdagangan hingga Pendidikan
-
Komisi X DPR Dukung MPLS 2026 Berbasis Karakter dan Bebas Perundungan
-
Bawa Empat Saksi dan Satu Ahli, Kuasa Hukum Uji Keabsahan Status Tersangka Roy Suryo
-
KPK Ogah Buru-buru Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus: Jangan Berandai-andai
-
Ekonom Bongkar Alasan Warga Pesimis Cari Kerja: PHK Marak, Ekonomi Melambat