- Pakar UGM Agustinus Subarsono menilai Surat Edaran Mendagri terkait Satgas MBG membebani pemerintah daerah secara operasional dan finansial.
- Pemerintah daerah berisiko menjadi pihak yang disalahkan karena tidak memiliki kewenangan menentukan desain maupun standar pelaksanaan program MBG.
- Pemberian insentif fiskal senilai Rp1 triliun menunjukkan indikasi pemerintah pusat mulai kesulitan menanggung beban pelaksanaan program MBG.
Padahal, daerah tidak memiliki kendali penuh atas kebijakan maupun desain MBG.
"Bisa jadi, nantinya Pemda menjadi pihak yang disalahkan, ketika program gagal," terangnya.
Dalam situasi itu, pembentukan Satgas dikhawatirkan hanya menjadi formalitas untuk memenuhi instruksi pemerintah pusat.
Sementara bupati dan wali kota harus menghadapi langsung tekanan serta kemarahan masyarakat ketika muncul persoalan di lapangan.
Subarsono juga menyoroti rencana insentif fiskal senilai total Rp1 triliun dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Ia melihat pemberian insentif tersebut sebagai indikasi pemerintah pusat mulai kesulitan menanggung beban program MBG.
"Saya mebaca fenomena hadiah ini dari sisi sebaliknya, yakni pemerintah pusat sudah tidak mampu menyangga beban program MBG ini," cetusnya.
Menurutnya, pemberian bonus di tengah pemotongan dana transfer dan efisiensi anggaran justru memperlihatkan paradoks kebijakan.
Insentif juga berisiko membuat pemda lebih berorientasi mengejar hadiah daripada memperbaiki kualitas layanan publik secara menyeluruh.
"Tanggung jawab pemda lebih sekedar urusan MBG," pungkasnya.