Kumpulan Berita REVISI Terbaru Dan Terkini
-
Jokowi Panggil Menaker Ida Fauziyah ke Istana, Minta Revisi JHT dan Mudahkan Buruh untuk Mengambil Dana
news -
Jenderal Andika Perkasa Setuju Usia Pensiun TNI Disamakan dengan Polri dan ASN, Agar Tak Ada Diskriminasi
news -
Tiga Warga Wadas Terancam Dijerat Sanksi UU ITE, Koalisi Serius Revisi UU ITE: Itu Keliru, Harus Dibebaskan!
news -
Masuk ke Paripurna Hari Ini, Mardani PKS: Merevisi UU PPP Tindakan Salah Kaprah
news -
Poin-poin Revisi UU PPP Dibawa ke Paripurna Hari Ini, Said Iqbal: Partai Buruh Menolak, Siap Gugat ke MK!
news -
Disepakati Baleg Untuk Dibawa Ke Paripurna, PKS Tolak Revisi UU PPP, Pilih Pendalaman Lebih Dulu
news -
Baleg Sepakati Poin-Poin Revisi UU PPP, Ambil Keputusan Besok di Paripurna jadi Inisiatif DPR
news -
Ibu Kota Pindah, Wagub Riza: Revisi UU Pemprov DKI Jakarta Bakal Masuk Prolegnas Tahun 2023
news -
Basri Rase Revisi Perwali Hibah, Sebut Bisa Beri Bantuan Maksimal Rp 100 Miliar
kaltim -
Dianggap Masih Banyak Pasal Multitafsir Dalam Revisi UU ITE, Tim Koalisi Serahkan DIM ke DPR untuk Dikaji
news -
Kecelakaan Muara Rapak Dapat Atensi Presiden Jokowi, Perwali Langsung Direvisi, Rahmad Mas'ud Kembali Singgung Flyover
kaltim -
Dapat Ratusan Ribu Hasil Jual Kertas Revisi Skripsi, Warganet: Bisa Dicontoh
tekno -
Pengusaha Gugat Anies karena Naikan UMP, Wagub DKI: Kebijakan Tak Ada yang Memuaskan Semua Pihak
news -
Pria Jual Kertas Revisian Skripsi Dapat Ratusan Ribu, Warganet Tergiur: Harus Gue Contoh
news -
Anies Baswedan Dianggap Tak Ikuti Aturan, Apindo Imbau Perusahaan di Jakarta Tak Patuh
bisnis -
Siap Gugat Revisi UMP, Apindo: Kalau Pak Gub Langgar PP, Kami Juga Bisa Langgar Pergub
jakarta -
Polisi Izinkan Nobar Final Piala AFF 2020 di Kafe, Artis Bobby Joseph Ajukan Rehabilitasi
jakarta -
Resmi Revisi UMP DKI Jadi Rp4,6 Juta, Anies Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Ikuti Aturan
news -
Pengusaha Tak Naikkan UMP Jakarta 2022 Sebesar 5,1 Persen, Anies Ancam Jatuhkan Sanksi
jakarta -
Anies Revisi UMP, Pandapotan DPRD DKI: Jangan Permainkan Aturan untuk Pencitraan
jakarta -
Badan Peradilan Khusus Disebut Tak Relevan, Pegiat Pemilu: Segera Revisi UU Pilkada
news