Suara.com - Kementerian Kesehatan didesak lebih serius dalam menangani masalah flu burung. Pasalnya, penyakit flu burung sering kali muncul pada waktu pergantian musim dan di daerah –daerah yang terkena banjir dan sering kali langsung mewabah setelah banjir berlalu.
Karena itu, anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah mengatakan, diperlukan peningkatan kewaspadaaan oleh seluruh masyarakat untuk dapat mengantisipasi segala sesuatu terkait kemungkinan penyebaran wabah flu burung.
“Pemerintah harus segera tanggap dalam menangani masalah flu burung,” ujar Poempida, dalam keterangan pers, Rabu (12/2/2014).
Dia menambahkan, sepanjang bulan Januari 2014 saja kematian unggas menyebutkan, jumlah unggas yang dinyatakan suspect flu burung mencapai 20.200 ekor. Dari jumlah tersebut, 5.290 ekor unggas mati.
Jumlah ini lebih sedikit dibanding Januari tahun lalu. Disamping itu, sepanjang tahun 2013, unggas yang terkena flu burung mencapai 16.977 ekor. Dari jumlah itu, sebanyak 7.661 ekor mati. Adapun unggas yang terkena flu burung itu terdiri dari itik, ayam petelur, entog, bebek, ayam kampung super, ayam kampung, ayam broiler dan ayam layer.
“Pemerintah seharusnya sudah mempersiapkan vaksin-vaksin untuk menghadapi kondisi ini, jangan sampai malah di daerah-daerah terjadi kekurangan atau bahkan kekosongan stok vaksin,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Beberapa bulan terakhir ini isu penyebaran flu burung kembali menyeruak di Indonesia. Sampai awal Februari saja terhitung sudah 5 Kabupaten di yang terindikasi terkena virus flu burung (H5N1). Daerah itu antara lain Indramayu, Trenggalek, Bandar Lampung, Kuningan dan Sragen. Bahkan di Sragen hanya dalam beberapa hari terakhir sudah sekitar 3000 ekor mati.
Poempida menghimbau kepada pemerintah khususnya Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan program pembuatan vaksin-vaksin. Tidak terkecuali vaksin flu burung atau Avian Influenza (AI). Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi Indonesia sendiri yang diterjang berbagai bencana terutama banjir sehingga peluang terjangkitnya penyakit menjadi semakin tinggi.
Tag
Berita Terkait
-
Melindungi Anak, Melindungi Masa Depan: Mengapa Imunisasi Tak Bisa Ditawar?
-
Kimia Farma dan Pfizer Genjot Vaksinasi Pneumonia
-
Perubahan Iklim Bikin Nyamuk DBD Makin Ganas, Dokter: Kini Bisa Berulang 2 Tahunan
-
Virus Nipah Sudah Menyebar di Sejumlah Negara Asia, Belum Ada Obatnya
-
Bukan Virus Baru, Ini 7 Hal yang Perlu Diketahui tentang Super Flu di Indonesia
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Penerima Beasiswa LPDP Kembalikan Dana ke Negara karena Tak Mengabdi, Per Orang Rp 1-2 Miliar
-
Bos LPDP: Anak Pejabat Boleh Terima Beasiswa
-
Tak Semua Huntap di Daerah Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak