Suara.com - Bank Dunia menilai penyempitan defisit neraca berjalan Indonesia pada kuartal keempat tahun 2013 menjadi 4 miliar dolar Amerika menunjukkan keberhasilan kebijakan moneter dan fleksibilitas kurs rupiah.
Namun dampak negatif dari pelarangan ekspor mineral dan harga komoditas yang melemah, mendorong Bank Dunia untuk memproyeksikan defisit neraca berjalan akan menyempit pada tahun 2014, hanya hingga 2,9 persen dari PDB, dibandingkan dengan 3,3 persen pada tahun 2013. Sumber utama peningkatan nilai tukar perdagangan yang membaik adalah pengurangan bahan impor.
Selain itu, pertumbuhan investasi yang tidak menentu, mencerminkan harga ekspor yang terus menurun serta ketersediaan dana yang semakin sulit, dan ketidakpastian kebijakan, akan tetap menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 5,3 persen, ungkap laporan Bank Dunia.
Reformasi kebijakan merupakan kunci dalam upaya mendukung pertumbuhan, yang telah mencapai 5.7 persen pada tahun 2013, turun dari 6.5 persen pada tahun 2011, seperti dilaporkan oleh Indonesia Economic Quarterly edisi bulan Maret 2014.
“Penyusunan kebijakan berorientasi masa depan akan memperkuat keberhasilan ekonomi Indonesia. Penyesuaian kebijakan-kebijakan ini mencakup pengalihan belanja subsidi yang signifikan kepada kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak, seperti investasi dalam bidang infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan perbaikan pelayanan masyarakat,” ujar Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, dalam siaran pers yang diterima suara.com, Selasa (18/3/2014).
Sementara itu, perkembangan kebijakan dari peraturan baru-baru ini, termasuk pelarangan sebagian ekspor mineral, telah meningkatkan ketidakpastian di kalangan investor jangka panjang serta menambah APBN.
“Pertumbuhan global menunjukkan sinyal positif. Namun Indonesia tetap menghadapi berbagai tantangan, termasuk nilai tukar perdagangan yang tidak banyak berubah, suku bunga yang lebih tinggi, dan ketidakpastian kebijakan. Melihat risiko ekonomi yang berkelanjutan dan agenda pembangunan Indonesia yang ambisius, pengurangan ketidakpastian kebijakan dan kelanjutan reformasi patut dijadikan prioritas,” kata Jim Brumby, Ekonom Utama perwakilan Bank Dunia.
Berita Terkait
-
Menkeu Purbaya Balas Ramalan Bank Dunia
-
Purbaya Sentil Balik Bank Dunia soal Defisit APBN: Jangan Terlalu Percaya World Bank!
-
Purbaya Umumkan APBN Defisit Rp 560,3 Triliun per November 2025, 2,35% dari PDB
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok