Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),Said Iqbal mengatakan bahwa dalam perayaan hari Buruh Sedunia 1 Mei 2014 atau May Day salah satu isu yang serius diperjuangkan oleh kaum buruh adalah kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30 persen.
“Karena, pada tahun 2015 mulai diberlakukannya pasar tunggal ASEAN (AFTA). Di mana dalam mekanisme pasar tunggal, negara wajib melindungi kesejahteraan kaum buruhnya disamping tentunya mengatur mekanisme pasar tunggal ASEAN agar industri nasional tidak terpuruk yang mengakibatkan terjadinya PHK besar – besaran,” kata Said dalam siaran pers yang diterima suara.com, Minggu (20/4/2014).
Hingga tahun ini, upah minimum buruh di Indonesia sangat tertinggal jauh dengan upah minimum buruh di Thailand, Filipina dan Malaysia. Padahal produktivitas buruh Indonesia tidak kalah baiknya dibandingkan buruh di negara ASEAN lainnya. Misalnya UMP DKI yang hanya sebesar Rp 2,4 Juta, sedangkan di Thailand Rp 3,2 Juta, di Malaysia Rp 3,2 juta dan Filipina Rp 3,6 juta. Padahal biaya hidup di semua negara ini sama besarnya dengan di Indonesia.
Oleh karena itu, dalam May Day 2014 ini buruh sangat serius memperjuangkan kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan Kebutuhan Hidup Layak 84 item untuk menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015.
Kata Said, apabila tuntutan buruh tentang upah ini tidak dikabulkan oleh pemerintah, maka KSPI menyatakan Indonesia belum siap sebagai pasar tunggal ASEAN dan buruh Indonesia akan melakukan aksi terus menerus untuk menolak pasar tunggal ASEAN diberlakukan pada 2015.
Sementara itu, dalam perayaan May Day nanti, KSPI menyampailkan kepada masyarakat berkenaan dengan perayaan May Day 2014 agar menghindari titik - titik yang akan menjadi lokasi aksi pada perayaan May Day mendatang Karena ratusan ribu massa buruh akan memadati beberapa lokasi yang akan dijadikan titik kumpul aksi.
Untuk wilayah DKI Jakarta, KSPI mengimbau agar masyarakat dapat menghindari sepanjang jalan Jenderal Sudirman,MH Thamrin,Bundaran HI,Istana Negara dan sekitaran Gelora Bung Karno,Senayan. Sementara itu, di provinsi lainnya, akan dipusatkan di sekitar kantor Gubernur Provinsi masing - masing.
Berita Terkait
-
Buruh Tuntut UMP DKI Rp5,89 Juta, Said Iqbal: Ngopi di Hotel Saja Rp50 Ribu!
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Dasco Bocorkan Pesan Presiden Prabowo: Soal UMP 2026, Serahkan pada Saya
-
Apindo Nilai Janji 19 Juta Lapangan Kerja dari Prabowo Tidak Realistis
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
IKPI Dorong Revisi UU Konsultan Pajak Usai Ada Anggota Kena OTT KPK
-
Harga Emas Batangan Galeri 24 dan UBS Naik Lagi Hari Ini
-
BRI Peduli Salurkan Bantuan Sembako dan Kebutuhan Pokok untuk Korban Banjir di Tanah Laut
-
International Crypto Exchange (ICEx) Resmi Diluncurkan, Apa Saja Kewenangannya
-
PMSol Mantap Ekspansi Solusi Maritim Lewat Ekosistem Digital Terintegrasi
-
Di Balik Layanan PNM, Ada Kisah Insan yang Tumbuh Bersama Nasabah
-
PEP dan PHE Catatkan Produksi Minyak Naik 6,6% Sepanjang 2025
-
Gelontorkan Rp 335 Triliun, Pemerintah Jamin Program MBG Tak Terkendala Anggaran
-
RI Gandeng China Kembangkan Energi Terbarukan dan Pembangkit Listrik dari Gas
-
Bahlil: Ada Oknum Tekan Lewat Medsos Agar Pemerintah Beri Kuota Impor ke SPBU Swasta