Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau kepada presiden baru nanti untuk meneruskan moratorium konsesi hutan. Presiden menyampaikan himbauan itu ketika memberikan pidato kunci sekaligus membuka Forests Asia Summit 2014 atau Pertemuan Puncak Hutan Asia, di Shangri – La Hotel, Jakarta, Senin (5/5/2014).
"Tahun lalu (2013), saya memperpanjang kebijakan itu sampai hingga tahun 2015. Hasilnya, kami telah menurunkan tingkat penggundulan hutan kita dari 1,2 juta hektar per tahun antara 2003 dan 2006, menjadi 450 dan 600 ribu hektar per tahun selama periode moratorium pada tahun 2011 hingga 2013. Karena itu, kami berhasil mengurangi 211 juta ton CO2," kata SBY seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Senin (5/5/2014).
Guna memperkuat upaya moratorium konsensi hutan itu, SBY telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2013 yang sifatnya sebagai penguatan dan koreksi atas moratorium sebelumnya, misalnya penyelesaian tumpang tindih perizinan.
Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut merupakan perpanjangan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 atau yang lebih dikenal dengan Inpres Moratorium Hutan yang seharusnya berakhir pada 20 Mei 2013.
Forests Asia Summit 2014 membahas pengelolaan lanskap hutan yang berkelanjutan bagi pertumbuhan hijau di Asia Tenggara. Pertemuan puncak diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) didukung oleh Departemen Kehutanan Indonesia.
Presiden SBY merupakan pembicara pertama dari 120 pembicara lainnya. Di antara mereka terdapat 10 Menteri dan Wakil Menteri dari seluruh Asia Tenggara, Para eksekutif dari lebih dari 25 perusahaan, diantaranya Golden Agri-Resources, APP, Nestle, Cargill, Ketua Panel IPCC, Dr Rajendra Pachauri, Tokoh LSM dan kelompok masyarakat adat dan Lembaga donor terkemuka, diantaranya Bank Dunia, ADB, Norwegia, USAID. Acara ini akan berlangsung selama dua hari pada tanggal 5-6 Mei 2014 di Shangri – La Hotel Jakarta.
Berita Terkait
-
Stop Stigma Anti-Negara! Kritik Bukan Ancaman, Semua Presiden Wajib Tunduk pada Konstitusi!
-
Mantan Kapolri Era SBY dan Jokowi Jadi Komisaris Utama Bukalapak
-
Rupiah Semakin Tak Berharga, SBY Beberkan Ciri Pemimpin yang Kuat
-
Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah
-
Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN, Gerindra: Sejak Era SBY dan Jokowi Sudah Begitu!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya