Suara.com - Keputusan Kementerian Perumahan Rakyat menghapus subsidi rumah tapak akan membuat masyarakat semakin sulit untuk mempunyai rumah. Subsidi yang tadinya diberikan untuk pembangunan rumah tapak akan dialihkan untuk pembangunan rumah vertikal.
Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengatakan, harga rumah vertikal seperti rumah susun dua kali lebih mahal dibandingkan rumah tapak. Kebijakan tersebut tidak hanya akan merugikan masyarakat tetapi juga pengembang.
“Kalau masyarakat mampunya membeli rumah tapak tentu akan sulit untuk menjual rumah vertikal. Apabila peminat rumah vertikal subsidi sedikit, tentu pengembang juga akan dirugikan. Rumah itu kan menjadi hak asasi manusia, karena itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah seharusnya memberikan kemudahan bagi warganya untuk bisa mempunyai rumah,” kata Eddy melalui sambungan telepon kepada suara.com, Kamis (15/4/2014).
Eddy menambahkan, masyarakat yang berpenghasilan rendah masih tetap memerlukan subsisi untuk bisa membeli rumah tapak. Kata dia, masyarakat berpenghasilan rendah hanya punya kemampuan untuk membeli rumah tapak sehingga tidak bisa dipaksakan untuk membeli rumah vertikal.
“Saat ni harga rumah tapak itu sekitar Rp100 juta sedangkan rumah vertikal yang disubsidi itu sekitar Rp240 juta. Selisih harganya sangat jauh. Warga akan semakin sulit untuk membeli rumah kecuali pemerintah menyubsidi selisihnya itu,” jelas Eddy.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Misbakhun: APBN Mustahil Bangkrut
-
Ini Strategi BTN Salurkan Kredit Perumahan Bagi Masyarakat
-
Ekonom UI: Masyarakat Kok Makin Miskin kala Pemerintah Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen
-
Misbakhun Nilai Pelemahan Rupiah Sekarang Tak Seburuk 1998
-
IHSG Bergejolak Karena Ekspor Dikendalikan Danantara, Pemerintah Harus Siapkan Mitigasi
-
Isu Sejumlah Merek Kendaraan Dilarang Beli Pertalite, Pertamina: Hoaks!
-
Pasca-Blackout Sumatra, Pasokan Listrik 8,3 Juta Pelanggan Diklaim PLN Mulai Pulih
-
Indikasi Awal, PLN Sebut Gangguan Cuaca jadi Penyebab Blackout di Sumatera
-
LPS Ajak Generasi Muda Kuasai Teknologi dan Mitigasi Risiko Keuangan
-
Aceh hingga Jambi Mati Blackout, Dirut PLN Minta Maaf!