Suara.com - Sejumlah ekonom menilai, siapa pun calon presiden-calon wakil presiden yang menang dalam pemilu presiden nanti akan menghadapi tantangan yang berat di sektor perekonomian. Salah satunya adalah subsidi bahan bakar minyak yang semakin menggerogoti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ekonom dari Bank Central Asia, David Sumual mengatakan, presiden terpilih harus bisa menyelesaikan subsidi BBM yang sudah mengambil porsi 20 persen dari APBN. Kata dia, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan harga BBM paling murah.
Kata dia, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah melakukan sejumlah cara untuk mengurangi subsidi BBM, namun gagal melakukan perubahan yang radikal.
“Di hari pertamanya, presiden terpilih juga bukan hanya memikirkan subsidi BBM tetapi juga keterbatasan dana untuk kementerian dan lembaga pemerintah karena dana yang ada dipakai untuk meningkatkan subsidi BBM,” kata Sumual.
Ekonom dari LIPI, Latif Adam mengatakan, presiden terpilih juga tidak punya waktu untuk “bulan madu” karena ada banyak permasalahan yang harus dihadapi.
“Awalnya, perekonomian Indonesia masih terlihat baik, dengan pertumbuhan 6 persen dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pemerintah yang baru harus melakukan kebijakan yang drastis untuk mencegah dampak negatif dari pembengkakan subsidi BBM,” ujarnya.
Melonjaknya dana di APBN untuk subsidi BBM membuat pembangunan infrastruktur tersendat. Bank Dunia menyebut, lambannya pembangunan infrastruktur telah memangkas 1 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Masalah lain yang tidak kalah penting adalah korupsi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, korupsi telah memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia dengan munculnya biaya tinggi. Praktik korupsi paling banyak ditemukan di sektor birokrasi.
Selain itu, pemerintahan yang baru juga harus bisa menarik masuk investor asing. Jangan sampai kasus penolakan perusahaan telepon pintar BlackBerry yang menolak membangun pabrik di Indonesia kembali terulang.
Padahal, Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar BlackBerry. Perusahaan asal Kanada itu akhirnya memutuskan membangun pabrik di Malaysia, yang kondis politik dan ekonominya tidak lebih baik dibandingkan Indonesia. (AFP/CNA)
Berita Terkait
-
Pertamina Blokir 394.000 Nomor Kendaraan, Tak Bisa Lagi Beli Pertalite dan Solar Subsidi
-
Driver Taksi Online Malaysia Full Senyum, Kuota BBM Murah Ditambah Biar Gak Buntung
-
Menkeu Purbaya Ungkap Harga Asli Pertalite dan Gas LPG 3 Kg Tanpa Subsidi, Anda Cuma Bayar Segini!
-
Siap-siap Dana Perjalanan Bengkak, Anggaran Subsidi BBM Menipis di 2026
-
Prabowo Masih Anggarkan Subsidi Listrik hingga BBM di 2026
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Permudah Kebutuhan Transaksi Warga, AgenBRILink di Riau Ini Hadirkan Layanan Jemput Bola
-
Dominasi Transaksi Digital, Bank Mandiri Dinobatkan sebagai Indonesias Best Transaction Bank 2025
-
Rahasia George Santos Serap 10.000 Lapangan Kerja Hingga Diganjar Anugerah Penggerak Nusantara
-
Jelang Akhir Tahun Realisasi Penyaluran KUR Tembus Rp240 Triliun
-
Jabar Incar PDRB Rp4.000 Triliun dan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
BRI Insurance Bidik Potensi Pasar yang Belum Tersentuh Asuransi
-
Cara SIG Lindungi Infrastruktur Vital Perusahaan dari Serangan Hacker
-
Dukung Implementasi SEOJK No. 7/SEOJK.05/2025, AdMedika Perkuat Peran Dewan Penasihat Medis
-
Fakta-fakta RPP Demutualisasi BEI yang Disiapkan Kemenkeu
-
Rincian Pajak UMKM dan Penghapusan Batas Waktu Tarif 0,5 Persen