Kemenpera Bangun Rusun Khusus untuk Mahasiswa

Suara.com - Kementerian Perumahan Rakyat menyetujui rencana pembangunan rumah susun mahasiwa Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat, yang mampu menampung sekitar 136 mahasiswa.

"Tahap awal rencana pembangunan yang disejutui Kemenpera seluas 1.200 meter persegi terdiri atas 17 kamar di lantai I, dan 17 kamar di lantai II," kata Rektor UBH Prof Niki Lukviarman.

Ia menjelaskan, rusun segera dibangun di Kampus UBH II Jl. Bypass Aie Pacah, Kecamatan Kota Tangah Padang, dijadwalkan bangun berlantai itu peletakan batu pertamanya oleh Sekretaris Kementrian Perumahan Rakyat pada 13 Agustus.

Menurut Niki, dukungan dari Kemenpera itu tidak terlepas dari berbagai usaha yang dilakukan tim kepada berbagai pihak. Niki mengatakan, kebutuhan Rusunawa di kampus II UBH tersebut sangat mendesak dan dibutuhkan, karena di kawasan itu tempat-tempat kos yang disediakan warga masih terbatas.

Kendati pun ada rumah dapat disewa tetapi biaya tinggi, akibatnya banyak mahasiswa UBH yang akhirnya memilih kos jauh dari kampus seperti di Siteba, Ulak Karang ataupun Balai Baru, dampaknya terhadap pengeluaran yang bertambah.

Saat ini, di Kampus II UBH, terdapat sebanyak 7.000-an mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan terdiri atas dari Fakultas Ekonomi, FKIP, Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya. Sementara Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan serta Fakultas Perikanan masih tetap di Kampus 1 Ulak Karang, sedangkan Fakultas Teknologi Industri di Gunung Pangilun.

Ia mengatakan, pihak Yayasan Pendidikan Bung Hatta tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan di Kampus II, sekarang ini telah selesai pembangunan gedung Blok B2 berlantai 4 dan dalam waktu dekat juga akan selesai pembangunan Blok B3 karena telah mulai pembangunan konstruksinya.

Wakil Rektor 1 Universitas Bung Hatta Eko Alfarez menyebutkan, Kemenpera baru bisa memenuhi proposal usulan dari Tim UBH untuk pembanguan Rusunawa tahap awal.

"Untuk 2014/2015 tim kembali memasukkan proposal baru, guna memenuhi rusun tahap II dengan daya tampung lebih banyak lagi, tetapi kan perlu proses" kata Eko. (Antara)