Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak menerima disebut-sebut mematikan pengusaha karena berbagai kebijakan yang dikeluarkannya seperti larangan transshipment dinilai adalah langkah yang sudah tepat.
"Saya tidak terima dikatakan mematikan pengusaha," kata Susi Pudjiastuti dalam acara dialog dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan perwakilan pengusaha di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis, (22/1/2015).
Susi menegaskan, dirinya tidak bakal membatalkan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang tidak disukai pengusaha karena hal itu dinilai adalah bentuk regulasi yang sudah benar.
Susi juga mengemukakan bahwa lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, perbankan telah bersedia menggelontorkan dana untuk usaha sektor kelautan dan perikanan.
Bila para pengusaha mengalami kesulitan misalnya untuk mendapatkan pinjaman dengan perbankan, maka Susi juga bersedia berbicara dengan pihak perbankan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia Steven Hadi Tarjanto menyatakan, larangan transshipment atau alih muatan di tengah laut membuat para pengusaha pembudidaya ikan laut kesulitan mendapatkan pembeli dari kapal luar negeri.
Dengan kondisi yang demikian, menurut Steven, maka beberapa bulan lagi kondisi bisnis para pengusaha yang bergerak di bidang budi daya laut dinilai bakal kolaps dan tutup serta akan berimplikasi pada pemberhentian para pekerjanya.
Sebelumnya, Asosiasi perikanan mendesak pemerintah untuk melaksanakan kepastian usaha dan memberikan subsidi bagi kalangan pelaku usaha perikanan di Tanah Air.
"Komisi IV DPR menerima aspirasi para asosiasi bidang perikanan yang meminta pemerintah agar seluruh stakeholder membutuhkan segera kepastian usaha yang merupakan kewajiban pemerintah," kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo saat membacakan resume hasil rapat dengar pendapat di Jakarta, Rabu (21/1/2015). (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai