Dinilai Salah Kelola Batubara, Pemerintah Harus Rombak Paradigma

Suara.com - Anggota Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Disan Budi Santoso, mengharapkan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) segera merubah paradigma pengelolaan energi batubara. Dia menilai, sektor batubara semestinya bukan hanya untuk penerimaan negara, melainkan merupakan sumber energi masyarakat Indonesia dan untuk kesejahteraan rakyatnya.

"Harusnya kita menempatkan batubara itu (sebagai) komoditi yang vital. Ini memperlihatkan eksistensi kita. Jadi tidak hanya strategis, tetapi harus vital," ujar Disan, dalam diskusi bertemakan "Tatakelola Batubara yang Ideal", di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/5/2015).

Disan menilai, pemerintah saat ini selalu melakukan ekspor hasil energi batubara, yang mencapai sebanyak 300 juta ton per tahun. Padahal menurutnya, 1 ton batubara itu setara dengan empat barel minyak. Artinya dengan begitu, pemerintah bisa dikatakan selalu melakukan ekspor sekitar 1,2 miliar barel (minyak) per tahun.

"Jika diganti batubara, itu kita melihat berapa untungnya," katanya pula.

Saat ini, menurut Disan lagi, pemerintah menjual batubara seharga USD55 per ton. Sementara untuk melakukan ekspor minyak sebesar USD65 per barel. Dengan sikap pemerintah yang demikian, itu dinilainya sangat merugikan bangsa Indonesia. Pasalnya, pemerintah telah memperlihatkan adanya penjualan energi murah, namun malah membeli dengan harga yang mahal.

"Harusnya pemerintah itu memikirkan batubara (sebagai) energi yang vital. Ini jadi eksistensi kita. Kalau tidak seperti itu, kita kalah," ucapnya.