Pemerintah Tunggu Finalisasi Lahan Pembangunan Stasiun LRT

Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menyatakan pembangunan proyek light rail transit yang akan menghubungkan Jabodetabek telah disetujui pemerintah pusat dan daerah. Jika tidak ada halangan, proyek moda transportasi massal ini akan dikerjakan mulai Agustus 2015.

Meski demikian, Rini mengatakan masih menunggu tahap finalisasi dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta terkait dengan pembangunan stasiun-stasiun light rail transit yang dikhawatirkan menggunakan ruang terbuka hijau.

“Semua pada dasarnya sudah setuju dengan proyek LRT ini. Sudah dibicarakan juga mengenai draf Keputusan Presiden terkait pembangunan LRT Jabodetabek. Cuma ada satu dua hal yang masih difinalisasi dengan DKI sehubungan dengan pembangunan stasiun-stasiun yang akan memakan ruang terbuka hijau. Jadi harus di ubah pembangunan stasiunnya dan dipertimbangkan kembali,” kata Rini usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (3/6/2015).

Pasalnya, perlu ada penyesuaian di daerah Jakarta sehubungan dengan stasiun untuk light rail transit. Kendati demikian, Rini mengatakan semua pihak telah mendukung dan mendorong pembangunan segera dimulai.

"Dalam Perpres pembangunan LRT disetujui semua pihak, wali kota Bogor, Jabar, DKI harus menyesuaikan," kata dia.

Sementara itu, untuk tarif light rail transit, Rini mengatakan masih dalam tahap finalisasi.

“Kemarin dibicarakan tarifnya sekitar Rp1.000 per km dan tidak akan ada subsidi dari pemerintah,” kata dia.

 Dalam pembangunan proyek moda transportasi massal ini, sepenuhnya akan digarap olej PT. Adhi Karya dengan menggunakan dana Right Issue sebesar Rp3 triliun. Proyek LRT ini sebagai pengganti proyek monorail yang tidak kunjung dapat terealisasikan lantaran pemerintah pusat menganggap pembangunan depo (tempat penyimpanan gerbong) monorail di atas Waduk Setiabudi, seperti yang PT. JM tuliskan di dokumen teknisnya, merupakan sesuatu yang sangat rawan terhadap keamanan tanggul Latuharhari.