Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomia) Darmin Nasution menargetkan sejumlah peraturan terutama peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) yang akan dideregulasi rampung prosesnya pada pertengahan September 2015.
Itu dikatakan Darmin Nasution dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusumah sebelum mengantar keberangkatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan ke Timur Tengah pada 11-15 September 2015.
"Langkah penyelesaian peraturannya, PP-nya, kita akan selesaikan pada minggu kedua September karena Presiden ke Timur Tengah kembali pada 15 September 2015," kata Darmin, Jumat (11/9/2015).
Sekitar 3 hari setelah kepulangan Presiden ke Tanah Air yakni pada 18 September 2015 diharapkan PP dan Perpres telah selesai. Pihaknya berjanji akan mengawal terutama juga karena sampai saat ini proses tersebut sedang mulai dan terus berjalan.
"Proses administratif kita sudah minta ada percepatan untuk sinkronisasi," katanya.
Darmin menambahkan pelaksanaan akan dimulai pada pekan ketiga September 2015 termasuk di dalamnya langkah pemantauan dan pelaksanaan. Peraturan yang akan dideregulasi di antaranya soal percepatan pembangunan 14 kawasan industri.
"Yang penting implementasi, kita mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kemudian menyiapkan apa yang diperlukan lebih lanjut," katanya.
Ada sebanyak 134 peraturan yang akan dideregulasi yang tersebar di 17 kementerian-lembaga dengan rincian 17 PP, 11 perpres, 2 inpres, 96 peraturan menteri, dan 8 peraturan lainnya.
"Dari seluruhnya itu kalau kita mau sederhanakan seperti yang disampaikan sebelumnya menyangkut perluasan dan pembukaan peluang investasi," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
Terkini
-
Program DIB Harita Group Ubah Nasib Istri Nelayan, Kini Bisa Hasilkan Cuan Sendiri
-
Komisaris Pertamina Cek Distribusi BBM dan LPG di Sorong, Pastikan Pasokan Terjaga
-
BI Longgarkan Transaksi NDF Offshore untuk Perkuat Rupiah
-
Harga Kondom Naik Gara-gara Perang AS-Iran, Kok Bisa?
-
Mantan Gubernur BI: Rupiah Melemah Karena Pemerintah Tahan Subsidi BBM
-
Investor RI Masih Tertinggal? Dunia Sudah Pakai AI untuk Trading Saham
-
Harga BBM Nonsubsidi Kerek Inflasi? Begini Jawaban BI
-
Sudah 3 Tahun Tak Naik! Jadi Alasan Pemerintah Kerek HET Minyakita
-
India Mau Borong Pupuk RI, Mentan Amran: Dubesnya Telepon Langsung!
-
Purbaya Tak Tahu Isu PPN Jalan Tol: Janji Saya Sama, Tak Akan Terapkan Pajak Baru