Suara.com - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai dua paket kebijakan ekonomi yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu kurang mengigit. Hal tersebut lantaran kebijakannya tidak memberikan dampak yang besar kepada masyarakat sehingga ketika paket tersebut diluncurkan oleh pemerintah, kondisi perekonomian di Indonesia tidak ada perubahan.
"Kalau saya lihat tidak menggigit. Soalnya paket kebijakan yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian saat ini," kata Fuad di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/10/2015).
Salah satu kebijakan yang dinilai Fuad tidak menggigit adalah paket kebijakan insentif pajak, yakni tax holiday dan tax allowance, yang diperpanjang dari 10 tahun menjadi 20 tahun.
"Ini kan sebenarnya tidak dibutuhkan saat ini. Pengusaha saja dapat 10 tahun saja sudah bersyukur, ngapain sampai 20 tahun," katanya.
Selain itu, izin investasi industri yang dipersingkat dari delapan hari menjadi hanya tiga jam. Menurutnya, kebijakan ini tidak memberikan efek apa-apa kepada kehidupan masyarakat.
"Nggak ada efek apa-apa. Bisa delapan hari saja mereka sudah bersyukur," katanya.
Fuad menyarankan kepada pemerintah agar kebijakan dibuat bisa mendongkrak perekonomian. Ada tujuh poin saran Fuad.
1. Bebaskan deposito dan tidak mengusut asal-usul uang deposito. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendanaan modal negara agar lebih kuat.
2. Tidak mengusut asal usul modal para dunia usaha.
3. Turunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. BBM merupakan mesin penggerak perekonomian masyarakat.
4. Turunkan tarif dasar listrik baik rumah tangga atau industri. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam mengonsumsi listrik dan memperbaiki daya beli masyarakat.
5. Deregulasi total semua perizinan.
6. Longgarkan pertambangan rakyat. Hal ini lantaran pertambangan rakyat selama ini sudah menjadi penggerak perekonomian di desa-desa.
7. Untuk memberikan lapangan kerja, berikan izin asing untuk memiliki non landed house. Hal ini dinilai dapat meningkatkan lapangan kerja, karena ada pembangunan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bahlil akan Pangkas Produksi Nikel, Harga di Dunia Langsung Naik
-
Bahlil Ungkap Update Terkini Pemulihan Jaringan Listrik Aceh: 4 Kabupaten Pemadaman Bergilir
-
Aturan UMP Baru, 5 Provinsi Luar Jawa Jadi Kandidat Gaji Tertinggi
-
Zulkifli Zaini Jadi Komisaris Bank Mandiri, Ini Susunan Pengurus Baru
-
OJK Bentuk Direktorat Perbankan Digital Mulai Tahun 2026, Apa Tugasnya?
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
Danantara dan BP BUMN Turunkan 1.000 Relawan untuk Bencana Sumatra, Diawali dari Aceh
-
Komitmen Nyata BUMN Peduli, BRI Terjunkan Relawan ke Daerah Bencana Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya