Suara.com - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai dua paket kebijakan ekonomi yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu kurang mengigit. Hal tersebut lantaran kebijakannya tidak memberikan dampak yang besar kepada masyarakat sehingga ketika paket tersebut diluncurkan oleh pemerintah, kondisi perekonomian di Indonesia tidak ada perubahan.
"Kalau saya lihat tidak menggigit. Soalnya paket kebijakan yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian saat ini," kata Fuad di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/10/2015).
Salah satu kebijakan yang dinilai Fuad tidak menggigit adalah paket kebijakan insentif pajak, yakni tax holiday dan tax allowance, yang diperpanjang dari 10 tahun menjadi 20 tahun.
"Ini kan sebenarnya tidak dibutuhkan saat ini. Pengusaha saja dapat 10 tahun saja sudah bersyukur, ngapain sampai 20 tahun," katanya.
Selain itu, izin investasi industri yang dipersingkat dari delapan hari menjadi hanya tiga jam. Menurutnya, kebijakan ini tidak memberikan efek apa-apa kepada kehidupan masyarakat.
"Nggak ada efek apa-apa. Bisa delapan hari saja mereka sudah bersyukur," katanya.
Fuad menyarankan kepada pemerintah agar kebijakan dibuat bisa mendongkrak perekonomian. Ada tujuh poin saran Fuad.
1. Bebaskan deposito dan tidak mengusut asal-usul uang deposito. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendanaan modal negara agar lebih kuat.
2. Tidak mengusut asal usul modal para dunia usaha.
3. Turunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. BBM merupakan mesin penggerak perekonomian masyarakat.
4. Turunkan tarif dasar listrik baik rumah tangga atau industri. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam mengonsumsi listrik dan memperbaiki daya beli masyarakat.
5. Deregulasi total semua perizinan.
6. Longgarkan pertambangan rakyat. Hal ini lantaran pertambangan rakyat selama ini sudah menjadi penggerak perekonomian di desa-desa.
7. Untuk memberikan lapangan kerja, berikan izin asing untuk memiliki non landed house. Hal ini dinilai dapat meningkatkan lapangan kerja, karena ada pembangunan.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina
-
ESDM Mulai Pasok 16.000 LPG 3 Kg ke Banda Aceh
-
Profil PT Mayawana Persada, Deforestasi Hutan dan Pemiliknya yang Misterius