Suara.com - Kementerian Keuangan memastikan bakal terus memantau kinerja penerimaan negara serta penyerapan belanja hingga akhir tahun agar defisit anggaran dalam APBN tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang.
"Kita mempunyai mekanisme 'monitoring' dan evaluasi. Ini menjadi 'tools' kita untuk mengendalikan APBN," kata Direktur Jenderal Anggaran Askolani di Jakarta, Jumat (6/11/2015).
Pihaknya terus memantau pergerakan APBN dan untuk saat ini belum ada prediksi terkait dengan realisasi penerimaan maupun penyerapan belanja yang sedang dikhawatirkan tidak sesuai ekspektasi.
"Angka itu sangat fluktuatif, dan kita memantau polanya tiap bulan, tiap minggu. Sebab itu tergantung dari kinerja penerimaan dan kinerja belanja. Makanya kita tidak bisa memprediksi, baru bisa dua minggu sebelum tutup tahun," katanya.
Askolani mengatakan saat ini defisit anggaran masih dalam batas yang aman dan Kementerian Keuangan terus mendorong optimalisasi kinerja APBN agar bisa memberikan kontribusi yang efektif pada perekonomian hingga akhir tahun.
"Pengalaman yang lalu kita berupaya 'memanage', kalau ada potensi penerimaan pasti kita kejar. Dan kalau ada belanja yang bisa dihemat, maka kita hemat, terutama belanja yang tidak efisien," katanya.
Sebelumnya, muncul berbagai kekhawatiran setelah realisasi penerimaan pajak hingga 4 November 2015 baru mencapai Rp774,4 triliun atau sekitar 59,84 persen dari target dalam APBN-P sebesar Rp1.294,2 triliun.
Dengan adanya perlambatan penerimaan pajak tersebut, maka pemerintah harus menambah pembiayaan melalui utang untuk menutup defisit anggaran agar tidak melebihi proyeksi 2,23 persen terhadap PDB.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan mengatakan pihaknya siap menarik sejumlah pinjaman baru dari lembaga multilateral serta menerbitkan surat utang sebagai upaya menjaga defisit anggaran tidak melebihi target.
"Ada penambahan dari lembaga multilateral, lelang sudah ditambah. Termasuk di antaranya dari ORI. Jadi pelan-pelan (pembiayaan, red.) sudah ditambah dan diharapkan sudah 'secure' (hingga akhir tahun)," katanya.
Robert memastikan Kementerian Keuangan melakukan segala upaya, agar defisit anggaran tidak melebihi angka Rp300 triliun atau sekitar 2,6 persen terhadap PDB, seperti angka perkiraan terkini.
Berita Terkait
-
Purbaya Mau Bubarkan Bea Cukai, Kalau Jadi Lebih Baik Mengapa Tidak?
-
Anak Buah Purbaya Bocorkan Skema Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra
-
PT PII Kemenkeu Jamin 55 Proyek Infrastruktur, Kantongi Investasi Rp 573 Triliun
-
Kemenkeu Siapkan Rp 210,4 Triliun untuk Anggaran Ketahanan Pangan 2026, Naik dari Rp 144,6 T
-
Kemenkeu Akui Realisasi Anggaran Ketahanan Pangan 2025 Masih Rendah, Baru 64% dari Rp 144,6 T
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok