Suara.com - Pemerintah meminta Republik Rakyat Tiongkok untuk mengimbangi neraca perdagangan dengan meningkatkan investasi di Tanah Air karena Indonesia masih mengalami defisit cukup lebar.
"Untuk mengimbangi hubungan bilateral ada dua cara, pertama neraca perdagangannya imbang atau kedua neraca dagang meski defisit, akan tetapi uang yang keluar tersebut kembali masuk dalam bentuk investasi," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong di sela-sela Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit 2015 di Manila, Filipina, Rabu (18/11/2015).
Thomas mengatakan dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok Wang Shouwen, Indonesia membicarakan kemungkinan Tiongkok bisa menginvestasikan kembali uang yang diperoleh dari surplus negara tersebut dari perdagangan dengan Indonesia.
Menurut Thomas yang kerap disapa Tom tersebut, terkait dengan permintaan Indonesia itu, Tiongkok sangat mendukung. Namun, dengan catatan Indonesia harus bisa bergerak cepat dan menawarkan segera proyek-proyek apa saja yang bisa diinvestasi oleh Tiongkok.
"Memang, keperluannya besar. Kita harus agak gencar membantu supaya defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok itu bisa diinvestasikan kembali ke Indonesia," kata Tom.
Sementara itu, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofyan Wanandi, saat ditemui di sela-sela rangkaian acara APEC Summit 2015 mengatakan bahwa terkait permintaan Indonesia ke Tiongkok tersebut sudah disampaikan secara informal oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Presiden Tiongkok, Xi Jinping.
"Masalah ini sudah dibicarakan secara informal juga oleh Pak JK dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, mereka sudah membicarakan hal tersebut," kata Sofyan.
Sofyan menjelaskan beberapa hal yang disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla antara lain adalah Tiongkok diharapkan bisa mengimpor produk Indonesia lebih banyak dari saat ini, kemudian investasi di bidang infrastruktur di Indonesia.
"Tiongkok itu harus lebih banyak impor dari kita, investasi dalam infrastruktur, bagaimana Tiongkok mau lebih banyak berinvestasi di Indonesia. Jangan hanya bangun infrastruktur tapi jual barang dari Tiongkok, kita nanti rugi juga," kata Sofyan.
Sofyan menjelaskan Tiongkok diharapkan bisa membangun pabrik-pabrik di Indonesia seperti pabrik komponen agar neraca perdagangan antara Indonesia dengan Negeri Panda tersebut bisa jauh lebih berimbang, karena defisit yang tercatat mencapai di atas 12 miliar dolar AS per tahun.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada periode Januari hingga Agustus 2015, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan republik Rakyat Tiongkok mencapai 9,16 miliar dolar AS. Defisit tersebut melebar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 lalu yang tercatat sebesar 7,90 miliar dolar AS atau mengalami kenaikan sebesar 15,83 persen.
Sementara untuk total perdagangan, dalam periode yang sama tercatat mengalami penurunan menjadi 29,16 miliar dolar AS, di mana pada tahun lalu mencapai 31,63 milir dolar AS atau terjadi kontraksi sebesar 7,80 persen. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik